Demi Kesejahteraan Keluarga Petani

Peningkatan kesejahteraan petani diklaim merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia pada 2019-2028.

ROMA – Indonesia mendapat kehormatan menjadi satu dari tiga panelis yang menyampaikan komitmennya terhadap penguatan pertanian keluarga dunia paska ditetapkan pada 2019-2028 sebagai Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pertanian Keluarga. Hal itu disampaikan tepat di hadapan lebih dari 120 negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang hadir dalam pertemuan Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) ke-45 pada 17 Oktober 2019 di Roma, Italia.

Pemerintah Indonesia saat itu diwakili oleh Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Dr. Sam Herodian yang menyampaikan berbagai inisiatif, kebijakan, dan program yang telah dilakukan dalam mendukung penguatan pertanian keluarga sebagai agen perubahan transformasi sistem pangan dan perdesaan yang inklusif.

“Bagi Pemerintah Indonesia, peningkatan kesejahteraan petani telah dan selalu menjadi prioritas utama, termasuk melalui pelaksanaan Regional Conference on Strengthening Southeast Asia’s Food Security, Nutrition, and Farmers’ Welfare through UN Decade of Family Farming yang dihadiri oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur pada bulan April 2019 lalu di Jakarta,” kata Sam lewat keterangan resminya.

Konferensi regional ini juga menghasilkan kesepakatan joint communique di sub region Asia yang bertujuan untuk penguatan pertanian keluarga dan menjadi langkah Indonesia dalam memimpin isu global terkait family farming. Familiy farming dalam konteks global saat ini telah dipandang sebagai tulang punggung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (SDGs), khususnya Tujuan 1 (SDG1) yaitu pengentasan kemiskinan dan Tujuan 2 (SDG2) mengakhiri kelaparan melalui ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan system pertanian berkelanjutan.

“Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan, Rakyat Sejahtera) telah berhasil menciptakan penghidupan yang lebih baik, sehingga memastikan pencapaian sosial ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan rumah tangga petani,” jelasnya.

Dalam sesi “Marking the kick off of the UN Decade on Family Farming 2019-2028,” yang menandai telah dimulainya pelaksanaan Dekade Pertanian Keluarga, Sam juga menekankan pentingnya aksi bersama dengan menyelaraskan pelaksanaan Dekade Pertanian dengan decade PBB terkaitnya lainnya, khususnya Dekade PBB untuk Nutrisi.

“Berbagai upaya bersama yang dilakukan secara terpadu ini telah menghasilkan penurunan luar biasa dalam tingkat kemiskinan nasional yang mencapai satu digit untuk pertama kalinya yaitu sebesar 9,66% pada tahun 2018,” ungkap Sam.

Lebih lanjut dijelaskan menurut laporan dari FAO dalam State of Food Security and Nutrition 2019, jika tingkat inflasi pangan Indonesia juga menurun secara signifikan dari 11,35% pada 2013 menjadi 1,26% pada 2017. Begitu juga dengan prevalensi kekurangan gizi telah berhasil turun menjadi 8,3% dalam tiga tahun terakhir.

Sebagai bentuk konkret dukungan dari pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan Dekade Pertanian Keluarga, pemerintah saat ini diklaim sedang dalam tahap persiapan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pertanian Keluarga yang mencakup, keberlanjutan pertanian keluarga, kesetaraan gender, peningkatan kapasitas organisasi petani, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Dalam proses penyusunan RAN ini nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.