Padi Organik dalam Keterbatasan Lahan
Keterbatasan lahan membuat Kelompok Tani Dewasa (KTD) Bangun Tani Hias menerapkan metode budidaya padi organik.
BOGOR - Dalam keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor, Kelompok Tani Dewasa (KTD) Bangun Tani Hias menerapkan metode budidaya padi organik. Kini, para petani mulai menuai padi yang sudah ditanam di atas lahan seluas tiga hektare yang berada di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Ketua KTD Bangun Tani Hias, H. Salim Abdullah mengatakan, para petani kini mulai menggarap budidaya padi organik jenis varietas sintanur sejak Juni 2019. Nah, Selasa (22/10) kemarin kebetulan menjadi hari yang ditunggu oleh KTD Bangun Tani Hias, karena merupakan panen perdana dari varietas yang telah ditaman selama 115 hari kalender.
"Kita mulai taman padi bulan Juni tahun ini kemudian sekarang mulai memanen. Panen padi organik pertama kita di lahan seluas 5.000 meter persegi dan selanjutnya secara bertahap di atas lahan dua hektar," terangnya.
Sekedar info saja, penerapan budidaya padi organik ini memang baru pertama kali dilakukan oleh KTD Bangun Tani Hias. Meskipun para petani saat ini telah berhasil dengan panen berlimpah, namun ada kendala yang dihadapi terutama masalah pengangkutan pupuk organik untuk sampai ke pematang sawah.
"Kesulitan bagi petani ada saja. Tanaman perlu nutrisi atau makanan. Yang agak repot itu mobilisasi untuk pengangkutan pupuk organik. Seperti pupuk kandang per hektar dibutuhkan kurang lebih 20 ton. Nah, pengangkutan dari truk sampai ke pematang-pematang butuh waktu dan tenaga," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata pria yang akrab disapa H. Aab, selama ini petani terus berupaya tetap menggunakan pupuk organik alami yang berasal dari kandang ternak. Seperti domba, sapi dan maggot lalat hitam. Tak hanya itu, sampah rumah tangga juga diubah menjadi pupuk organik melalui proses fermentasi.
"Kita juga manfaatkan sisa-sisa makanan dan sebagainya. Kemudian difermentasi jadi pupuk. Jadi jangan sampai limbah rumah tangga ini untuk mencemari lingkungan tapi kita manfaatkan menjadi pupuk organik," kata H. Aab.
Ia juga menjelaskan salah satu faktor beralihnya usaha tani di wilayahnya dan lebih mengembangkan penerapan budidaya padi organik, lantaran lahan pertanian di wilayah Kota Bogor dari tahun ke tahun mengalami penyusutan.
"Sekarang ini distribusi pupuk untuk non organik ada yang subsidi dan non subsidi. Khusus untuk wilayah Kota Bogor lahan pertanian terbatas sehingga untuk pendistribusian ada keterbatasan. Nah, selanjutnya jangan sampai kita tergantung kepada pupuk kimiawi sekarang kita lebih fokus kepada pupuk organik yaitu pupuk kandang, apalagi limbah rumah tangga sangat besar," jelasnya.
Bagi H. Aab, beras organik yang dihasilkan secara alami memiliki rasa berbeda dari beras biasanya, yakni lebih pulen dan tidak mudah basi. Selain itu, padi organik juga dapat meningkatkan hasil produksi padi dan pendapatan bagi petani.
"Kementerian Pertanian tadi telah menghitung hasil produksi rata-rata 9 sampai 11,7 ton. Jadi lebih unggul dan harganya lebih tinggi sehingga menguntungkan bagi petani," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor Irwan Rianto mengungkapkan, sejauh ini di Kota Bogor sendiri terdapat dua kelompok tani yang telah menerapkan budidaya padi organik, yaitu di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan.
"Budidaya padi organik di sini (Kelurahan Katulampa) ada seluas 3 hektar dan wilayah Kelurahan Mulyaharja luasnya sekitar 3,5 hektar. Tahun depan kita akan perluas terus dengan target lahan sampai 10 hektar," ujar Irwan.
Irwan juga mengaku bahwa Pemerintah Kota Bogor sangat mendukung program yang berkelanjutan tersebut karena dapat meningkatkan hasil produksi padi. Dulu di Kota Bogor, sambungnya, kekuatan panen pada lahan seluas 1 hektar 7 ton padi. Beda dengan sekarang setelah menerapkan budidaya padi organik seperti di Kelurahan Katulampa bisa mencapai 10 sampai 11 ton padi.
"Oleh karena itu kita terus melindungi lahan pertanian berkelanjutan yang sekarang tersisa 65,8 hektar. Sedangkan yang dimiliki masyarakat belum beralih fungsi tinggal seluas 135 hektar," tandas Irwan. (HAB)
