• 22 November 2024

Dimulainya Konservasi Terumbu Karang, COREMAP-CTI

Pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional.”

SORONG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, resmi memulai program Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, belum ini.

COREMAP-CTI merupakan pilot project yang digagas oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan bertujuan untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan terumbu karang, serta ekosistem terkait, termasuk kawasan konservasi perairan.

Baca juga: Kurang Sehatnya Ekosistem Perairan Indonesia

Hal itu bertujuan untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan terumbu karang serta ekosistem terkait, termasuk kawasan konservasi perairan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri berperan sebagai fasilitator dengan para pemangku kepentingan, yang nantinya akan melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan dengan prinsip tematik, holistik, integratif, dan berkelanjutan dengan prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Dari Kota Sorong ini, kita semua ingin menegaskan komitmen kita untuk memperkuat rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, termasuk upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Bappenas menegaskan, tidak ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelestarian sumber daya pesisir dalam hal ini terumbu karang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan dapat sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional,” ujar Suharso dalam acara bertajuk ‘Melestarikan Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat’ pada Jumat (13/11).

Selain itu, peluncuran COREMAP-CTI juga merupakan salah satu visi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Apa lagi, dengan luas lautan sebesar 70% dari total luas wilayah negara dan garis pantai yang membentang sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir yang sangat melimpah.

Melimpahnya potensi itu terlihat pada sumber daya ikan sebesar 12.540.000 ton per tahun, rumah bagi 596 jenis terumbu karang atau 69% dari total terumbu karang di dunia dengan luas 25.000 kilometer atau sebesar 14% dari luas terumbu karang dunia, serta 39% jenis ikan karang di dunia.

Menanam satu terumbu karang sama saja dengan oksigen dari 20 pohon, sangat penting. Cara mengontrol pelestarian terumbu karang dalam jangka pendek, memperkuat pengawasan rusaknya terumbu karang karena ditabrak kapal. Target jangka panjang dengan lestarinya terumbu karang adalah tempat pemijahan ikan. Untuk produksi ikan, ada juga penambahan cold storage,” ujar Edhy.

Di Papua Barat sendiri, pelaksanaan COREMAP-CTI akan meliputi tiga tempat prioritas yakni, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat.

Ketiga tempat tersebut akan menjadi pilot project dengan akses pengelolaan sumber daya perikanan untuk masyarakat dan pengembangan mata pencaharian berbasis laut yang berkelanjutan.

Selain itu, ketiga tempat tersebut akan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai adalah penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya kelautan, terutama terumbu karang, dengan basis ilmiah dan didukung langsung oleh kolaborasi berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat setempat. COREMAP-CTI juga merupakan bagian dari Strategi Pengelolaan Pesisir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto.

Strategi Pengelolaan Pesisir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sendiri mencakup tiga upaya utama untuk pengelolaan sumber daya pesisir.

Ketiga upaya tersebut yaitu, pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan sebesar 80% dari potensi, penetapan kawasan konservasi seluas 23.140.000 hektare, hingga penataan ruang laut dan zonasi pesisir.

COREMAP-CTI nantinya juga diklaim akan berkontribusi untuk mencapai Tujuan 14 yaitu, dalam “tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs).

Tujuan tersebut akan terlihat dalam hal konservasi 10% wilayah laut dan pesisir, pengelolaan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, serta peningkatan manfaat ekonomi.

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga menuturkan, substansi COREMAP-CTI merupakan kolaborasi multi-stakeholders untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pesisir secara keseluruhan menuju pesisir yang berkelanjutan, lestari dan mandiri.

COREMAP-CTI juga menjadi pengungkit ekonomi pascapandemi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir berkelanjutan sekaligus strategi pengelolaan kemaritiman dan kelautan secara optimal,” ujar Himawan.

Sejak 2019, Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF, mengelola program COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah dari Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dan Asian Development Bank.

Baca juga: Berkenalan dengan Ikan Banggai Cardinal

Adapun dukungan COREMAP-CTI World Bank sebesar USD6.200.000 dengan durasi hibah mulai 19 Juni 2019 hingga 30 Juni 2022 yang berlokasi di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur dan Raja Ampat, Papua Barat. Sedangkan dukungan COREMAP-CTI dari Asian Development Bank sebesar USD5.200.000 dengan durasi hibah mulai 4 Maret 2020 hingga 31 Desember 2022 yang berlokasi di Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Penida, Bali,” ujar Deputi Arifin. 

Acara peluncuran COREMAP-CTI tersebut juga dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Melkias Warinussa; Wakil Wali Kota Sorong, Pahmiah Iskandar; Plt. Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas; pejabat kementerian/lembaga; mitra pembangunan; unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida); pemerintah daerah; sektor swasta; lembaga swadaya masyarakat; akademisi; hingga perwakilan masyarakat.

Related News