Perlukah Petani Mendapatkan Subsidi Pupuk?

“Meskipun pada faktanya, tidak semua kebutuhan petani akan pupuk subsidi diberikan oleh pemerintah.”

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai efektivitas penyaluran subsidi pupuk terhadap negara, membuat dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University dari Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Dr. A. Faroby Falatehan, turut mengungkapkan pendapatnya.

Menurutnya, perihal subsidi sebenarnya perlu dilihat dulu untuk apa dan siapa.

Selain itu, subsidi kepada petani sudah diberlakukan sejak lama dengan tujuan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan.

Petani padi, dalam satu kali panen, dapat diasumsikan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 20.000.000 per hektar.

Baca juga: Menyelamatkan Petani di Tengah Pandemi

Produksi dilakukan selama empat bulan, sehingga dalam satu bulan, pendapatan petani adalah Rp 5.000.000.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), rata-rata kepemilikan sawah petani kurang dari 0,36 hektar, sehingga pendapatan petani adalah Rp 1.800.00 per hektar per bulan, sedikit lebih rendah dari upah minimum regional (UMR) di Jawa Barat yaitu Rp 1.810.350.  

“Tetapi petani menanggung risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan buruh. Jika kepemilikan sawah dari petani ini lebih luas lagi, maka kesejahteraan petani pun akan lebih meningkat,” ujarnya dalam keterangan tertulis IPB University.

Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya sudah bagus berdasarkan wilayah, terlebih dengan adanya Kartu Tani yang dapat membuat lebih efektif lagi, sehingga lebih tepat sasaran.

“Meskipun pada faktanya, tidak semua kebutuhan petani akan pupuk subsidi diberikan oleh pemerintah," terang Falatehan.

Salah satu bagian yang menjadi tantangan bagi Indonesia yatu harga pupuk, terutama untuk pupuk bersubsidi, karena bahan baku pupuknya masih diimpor, kecuali untuk gas.

Bahan baku yang dibeli dari luar negeri antara lain ZA, MOP/KCL, DAP, SP-36, NPK, phosrock, asam fosfat, sulfur, dan asam sulfat.  

"Tidak semua bahan pada pupuk itu lokal. Sebagiannya adalah impor. Hal ini menyebabkan pembayaran pupuk bersubsidi oleh pemerintah biasanya memerlukan waktu, karena adanya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi hingga nilai tukar untuk menghitung biaya bahan baku," ungkapnya.

Sementara itu, biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk pupuk ini yaitu sekitar 11-13%.

Menurutnya, jika pada masa tanam, petani tidak diperoleh pupuk bersubsidi, maka ia akan mencari pupuk non subsidi, yang penting agar proses penanaman berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang baik.

Perbedaan harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi, seperti untuk urea adalah antara Rp 1.800-2.000 untuk pupuk bersubsidi dan Rp 4.000-4.500 untuk pupuk non bersubsidi.

Sedangkan harga pupuk non subsidi memiliki harga hingga dua kali dari pupuk bersubsidi.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menggodok suatu peraturan mengenai korporasi petani.

Jika ini terwujud dan diterapkan, kemungkinan pertanian menjadi lebih efisien dan hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Falatehan juga merekomendasikan, alokasi anggaran pertanian untuk subsidi pupuk dapat saja diarahkan kepada subsidi output, tetapi jangan sekaligus dicabut subsidi inputnya.  

Subsidi ini, nantinya dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan lain yang terkait dengan pertanian yang juga sudah pernah dilakukan oleh pemerintah tetapi perlu direvitalisasi, seperti pembenahan irigasi, peningkatan jalan usaha tani, mekanisasi pertanian, dan lainnya.

Baca juga: Lampung Berdayakan Petani lewat KPB

"Perlu dicatat bahwa bukan berarti subsidi pupuk harus dicabut tiba-tiba, karena tentu akan memberikan tekanan yang cukup mendalam untuk petani. Secara perlahan subsidi lebih menarik apabila diberikan untuk output pertanian (hasil panen), pada komoditas pangan pokok, karena dengan adanya hal ini maka dapat memotivasi petani untuk berproduksi," imbuhnya.   

Jika subsidi output dilakukan, lanjutnya, peran pedagang pengumpul pun perlu dipertimbangkan, karena para pedagang ini mengumpulkan beras untuk hidup, sehingga mereka dapat dijadikan sebagai mitra dari pemerintah.

“Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan pernah mengatakan, ‘if money could have solved the farm problem, we would have solved it a long time ago’. Yang artinya jika uang bisa menyelesaikan masalah pertanian, kami akan menyelesaikannya sejak lama. Ini berarti bahwa permasalahan pertanian di negara maju, seperti Amerika Serikat sama juga dengan yang terjadi di Indonesia, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembangunan pertanian,” pungkasnya.