Menghitung Potensi Lumbung Ikan Nasional

“Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,”

JAKARTA - Pemerintah terus memantapkan pengembangan program lumbung ikan nasional (LIN) di Maluku.

Maluku sendiri dianggap berpotensi dengan sumberdaya perikanan tangkap yang melimpah.

Potensi tersebut meliputi kelompok jenis ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi dan ikan karang.

Hal tersebut mendorong pemerintah menjadikan wilayah Maluku menjadi lumbung ikan nasional.

Baca juga: Dampak Pemanasan Global terhadap Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menguraikan apa saja potensi kegiatan ekonomi di pelabuhan terpadu nantinya.

Termasuk, estimasi berapa banyak penyerapan tenaga kerja yang dapat dihasilkan.

Dari hasil hitungan pihaknya, setidaknya akan berdiri 55 industri pengolahan ikan.

Tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.

"Kemudian empat industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh di sana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,” jelas Menteri Trenggono belum lama ini.

Dirinya menjelaskan, potensi perikanan tangkap di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Maluku (714, 715, dan 718) sangat banyak.

Menurutnya, peluang yang belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada 2019.

Jika dimanfaatkan 25% saja atau 579.000 ton, maka diperkirakan perputaran ekonomi per hari di sana dapat mencapai Rp 31 miliar.

Angka tersebut masih bersumber dari produksi perikanan tangkap, belum perikanan budidaya.

Trenggono juga mengungkapkan, keinginannya membangun pabrik tepung ikan di sana.

Menurutnya, pembangunan ini penting untuk meminimalisir impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.

Baca juga: Tren Positif Sektor Perikanan Sumbar

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, berharap pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan.

Dirinya yakin, program ini akan membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku.

Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.

“Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat. Dengan pemahaman, bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat dikontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat,” ujar Bahlil.