“Pendekatan ini sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengelolaan hutan.”
PALU - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sivia Patuju di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah melibatkan masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) untuk mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK) dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan sebagai bentuk upaya pengendalian terjadinya perubahan fungsi hutan dan lahan.
“Pendekatan ini sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengelolaan hutan,” kata Kepala KPH Sivia Patuju, Firmansyah di Palu, Minggu (3/11) kemarin seperti dilansir Antaranews.com.
Dirinya menjelaskan jika dalam program pemberdayaan petani dengan skema pengembangan HHBK, KPH mengedepankan pendekatan agroforestry yaitu kombinasi tanaman. Firmansyah mengungkapkan jika KPH Sivia Patuju mengusulkan seluas 12.000 hektare lahan dan hutan dikelola oleh masyarakat.
Namun, dari usulan tersebut yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk dikelola masyarakat seluas 8.900 hektare. Lahan dan hutan seluas 8.900 hektare itu, kata dia, dikelola KTH dan gapoktan yang ada di kabupaten tersebut, yakni berjumlah 16 kelompok.
Dalam upaya mengembangkan HHBK, lanjutnya, ada beberapa kendala. Salah satunya yaitu jalan yang belum terbuka menuju lokasi tempat pertanian para petani atau masyarakat.
“Masyarakat secara turun temurun telah berkegiatan di dalam lokasi hutan. Ini tentu harus diberdayakan, salah satu yang perlu diperhatikan yaitu akses jalan,” katanya.
Saat ini, luas lahan dan hutan yang berada di bawah KPH Sivia Patuju seluas 400.000 hektare. Firmansyah mengaku salah satu potensi HHBK yang saat ini telah dipasarkan yaitu kopi varian robusta yang dikelola oleh KTH Bukit Kopi. Dari luas total lahan hutan tersebut juga menyimpan berbagai potensi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yaitu sektor wisata alam berupa air terjun dan hutan.
