JAKARTA - Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK menyampaikan bahwa saat ini Indonesia terus fokus mencapai komitmen dalam memperbaiki lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini juga diiringi dengan penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Ada dua kemajuan pada sektor ini menurutnya, yaitu kemajuan dalam bidang kehutanan dan kebijakan pemulihan ekonomi.
Pada bidang kehutanan, Indonesia berhasil menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut seluas 66 juta hektar, lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia. “Tahun lalu kami telah mencapai laju deforestasi terendah dalam beberapa dekade, serendah 0,1 juta hektar, sekaligus memangkas 82% kebakaran hutan kami. Semua ini dicapai saat dunia menyaksikan meningkatnya deforestasi serta kebakaran hutan yang merusak di berbagai negara,” Kata Agus Justianto.
Baca Juga: Jenis-Jenis Hutan di Indonesia
Agus Justianto menambahkan bahwa Indonesia saat ini sedang merehabilitasi 620.000 hektar hutan bakau dan akan selesai pada tahun 2024, hal ini merupakan kegiatan rehabilitasi yang terluas di dunia dengan penyerapan karbon empat kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis.
Lebih lanjut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi. “Untuk mengatasi situasi pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu menggairahkan perekonomian melalui beberapa intervensi antara lain mendukung UMKM, percepatan pembangunan hutan rakyat, dan berbagai dukungan industri berbasis kayu yang dipadukan dengan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan pasar seperti jaminan legalitas kayu,” jelasnya.
Baca Juga: Kebiasaan Penting untuk Melestarikan Hutan
Agus Justianto menekankan adanya prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kerjasama dalam perubahan iklim menggunakan pendekatan keseimbangan selama masa kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022.
Selanjutnya, Indonesia kembali melakukan intervensi pada agenda kedua yaitu penyampaian progres implementasi rencana strategis PBB pada sektor kehutanan tahun 2017 – 2030. Agenda ini membahas bagaimana kontribusi sukarela negara anggota di tingkat nasional dan bagaimana tindaklanjutnya pada tema-tema prioritas pembangunan kehutanan.
Agus Justianto mengutarakan pandangan Indonesia yang menyoroti beberapa kemajuan Indonesia dalam Kontribusi Nasional Sukarela – Voluntary National Contribution (VNC).
Baca Juga: Sensasi Rumah Pohon Pulau Leebong
Sesuai dengan VNC Indonesia yang telah disampaikan pada Sidang UNFF ke 14 tahun 2019, terdapat 5 (lima) target yang menjadi tujuan Indonesia yang disejajarkan dengan rencana strategis PBB di sektor kehutanan. Target pertama yaitu Indonesia berupaya menekan laju deforestasi menjadi 0,45 juta ha. Dalam kesempatan tersebut, Agus Justianto menyampaikan bahwa Indonesia telah melampaui target untuk menekan laju deforestasi yaitu secara substansial telah mengurangi laju deforestasi hingga 0,1 juta ha pada tahun 2020.
Terkait target kedua, Agus Justianto mengatakan bahwa Indonesia telah melampaui target alokasi perhutanan sosial total seluas 12,7 juta ha. Menurutnya per Maret 2021, terdapat 4,5 juta hektar akses perhutanan sosial dialokasikan kepada hampir 7000 kelompok tani hutan, 930 ribu kepala keluarga yang dibantu 1.250 penyuluh. Hal ini juga telah melahirkan 7.529 kelompok usaha perhutanan sosial dan berhasil meningkatkan produktivitas dan nilai komoditas pertanian dan non pertanian, serta industri kecil pedesaan.
Baca Juga: Jiwa Kartini Mengangkat Kopi Sinagar
Untuk target ketiga, dengan mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari. “Saat ini langkah Indonesia telah lebih jauh dalam mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari. Implementasi SVLK di Indonesia telah terbukti meningkatkan perdagangan hasil hutan dari Indonesia secara legal dan terkendali,” kata Agus.
Kemudian, untuk mencapai target keempat, Indonesia telah membentuk Badan Publik Pengelolaan Dana Lingkungan atau BPDLH di bawah Kemenkeu. Tugas BPDLH adalah mengelola dana untuk berbagai bidang terkait lingkungan seperti kehutanan, perdagangan karbon, jasa lingkungan, pertanian, kelautan, dan perikanan.
Baca Juga: Mengenal Pohon Langka Hutan Indonesia
Selanjutnya, terkait target kelima, Indonesia melalui KLHK secara aktif telah mendorong kepemimpinan penyetaraan gender dengan mengangkat aparatur pemerintah perempuan pada posisi manajemen. Dilanjutkan dengan melembagakan kebijakan/memfasilitasi perempuan dalam menjalankan fungsinya, termasuk penyediaan ruang laktasi.
Agus Justianto menyampaikan bahwa Indonesia telah melaksanakan peringatan Hari Hutan Internasional (HHI) 2021, antara lain melalui webinar bertajuk “Melindungi dan Mengelola Hutan Indonesia: Kontribusi Nyata bagi Pelestarian Alam Dunia” dimana Menteri LHK, Siti Nurbaya telah menyampaikan empat pesan utama dalam sambutannya.
Baca Juga: Pengaruh Kebakaran Hutan Terhadap Ekosistem
Pesan tersebut menyoroti peran penting hutan dan pengelolaannya yang berkelanjutan bagi lingkungan, mata pencaharian masyarakat, kesehatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, webinar ini diikuti oleh 1.275 peserta yang berasal dari KLHK, pemerintah daerah, organisasi internasional dan pemangku kepentingan dari berbagai entitas.
Sebagai bagian dari rumah terbesar hutan hujan tropis dunia, Indonesia berdedikasi berkontribusi demi lingkungan global lebih baik.
Baca Juga: Seberapa Kebakaran Hutan Terjadi?
