DPK HKTI Siap Majukan Pertanian Bogor
“Ada beberapa program yang akan kita dijalani ke depan yang selanjutnya akan disampaikan khususnya tugas-tugas HKTI di tingkat kecamatan hingga desa dengan membentuk gapoktan-gapoktan. Hal ini untuk memajukan dunia pertanian.”
BOGOR - Dewan Pimpinan Kebupaten (DPK) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bogor periode 2019-2024 resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI Jawa Barat di Taman Budaya, Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 16 November 2019. Prosesi pembacaan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua DPP HKTI Jawa Barat, Lukman Abdul Hakim yang kemudian diikuti jajaran pengurus DPK HKTI Bogor.
Seusai pelantikan, Ketua DPK HKTI, Iwan Gunawan menyampaikan, dirinya mendapat amanah sebagai ketua memohon dukungan dan bimbingan kepada semua pihak terutama DPP dan DPN HKTI, agar dapat menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya.
"Ada beberapa program yang akan kita dijalani ke depan yang selanjutnya akan disampaikan khususnya tugas-tugas HKTI di tingkat kecamatan hingga desa dengan membentuk gapoktan-gapoktan (gabungan kelompok tani). Hal ini untuk memajukan dunia pertanian," ungkapnya dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua DPP HKTI Jawa Barat, Lukman Abdul Hakim berharap, DPK HKTI dalam menjalankan organisasi sesuai dengan visi HKTI. Salah satunya harus berpihak kepada petani dan melawan ketidakadilan kebijakan di sektor pertanian.
"Alhamdulillah, sekarang ada dukungan dari Sentul, tanah-tanah mau bekerja sama dengan petani. Tapi yang penting bagi saya, siapa yang menangkap di hilir-nya, jadi seperti tadi tanaman kayu sudah ada pabrik dan masuk pengurus. Tapi untuk tanaman hortikultura ini yang jarang," ujarnya.
Kesempatan ini, Lukman menyinggung soal alih fungsi lahan produktif. Ia pun meminta lahan-lahan produktif yang ada tetap diperjuangkan untuk dipertahankan, sehingga jangan sampai ke depan untuk memenuhi pangan Indonesia semua impor.
"Bayangkan 20 tahun yang akan datang. Sekarang saja garam, beras dan jagung sudah impor. Ini usia 2019. Kalau kita membiarkan pertanian itu menjadi sektor paling marjinal di Indonesia maka ke depan akan menjadi importir terbesar makanan," pungkasnya. (HAB/FD)
