Upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kemudian penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan guna mengurangi banjir dan longsor, pada dasarnya merupakan upaya bersama, aparat dan masyarakat. Peran dan kinerja Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak sangat penting untuk memberikan edukasi dan mengajak para kelompok masyarakat berpartisipasi dalam upaya tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya pada saat Apel Siaga Penyuluh Kehutanan di Plaza Ir. Soedjono Suryo, Manggala Wanabakti, Jakarta (15/6/2022).
“Apel Siaga Penyuluh Kehutanan ini merupakan wujud nyata Penyuluh Kehutanan untuk antisipasi, kesiapsiagaan dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan fungsi hutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Dan sekaligus dalam upaya kita membangun soliditas, memperkuat in-group feeling dalam jajaran KLHK,” ungkap Menteri Siti di hadapan ratusan penyuluh kehutanan.
Lebih lanjut, Menteri Siti dalam kesempatan Apel Siaga ini, mengajak seluruh Penyuluh Kehutanan dan instansi terkait, bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan siap siaga terhadap ancaman bencana karhutla, banjir serta tanah longsor.
“Mari terus kita lakukan konsolidasi kegiatan Penyuluhan Kehutanan dengan berbagai elemen di masyarakat dan instansi terkait, tingkatkan terus peran dan upaya memotivasi dan memberdayakan masyarakat,” pinta Menteri Siti.
Saat ini tercatat Jumlah Penyuluh Kehutanan adalah sebanyak 9.345 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS sebanyak 2.804 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.781 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, serta Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 654 orang.
Setiap tahunnya, Kementerian LHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan PNS dilakukan secara virtual yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) di 5 wilayah regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Kegiatan penyuluhan dikembangkan dengan berbagai langkah inovasi terutama pada awal masa COVID-19. Jajaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Kementerian LHK berupaya mengembangkan teknik dan sistem untuk menjangkau masyarakat, bersama-sama dengan direktorat jenderal (Ditjen) pembina program, seperti Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), serta unit teknis lainnya.
Menteri Siti memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyuluh yang telah bekerja nyata di lapangan. Masih dalam suasana peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia, Menteri Siti menyampaikan kepada para penyuluh capaian langkah-langkah korektif pemerintah.
Pertama, transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dalam hal akses kelola lahan. Hal tersebut diwujudkan salah satunya melalui pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Hektare (Ha). Kemudian juga pencadangan kawasan untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta Ha. Moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta Ha, restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta Ha, serta rehabilitasi DAS dan mangrove.
Kedua, upaya pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati, perlindungan tumbuhan dan satwa liar dilindungi beserta habitatnya. Spesies watwa liar dilindungi yang bernilai tinggi seperti orangutan, badak, gajah, harimau juga komodo dan anoa, terus dijaga populasi dan peningkatannya dengan upaya pengendalian habitat serta konsolidasi terhadap habitat yang terfragmentasi melalui pemantapan high conservation value forest.
Ketiga, kerja-kerja yang nyata dalam aksi iklim di berbagai sektor melalui penataan kawasan, pengendalian karhutla secara permanen, Program Kampung Iklim (Proklim), tata kelola sampah dan limbah, pengembangan ekonomi sirkuler serta pengembangan nilai ekonomi karbon. Pengendalian emisi karbon terbesar yang berasal dari sektor kehutanan ditangani melalui Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030. Kemudian juga, membangun ketahanan iklim dengan upaya restorasi diantaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut dan ekosistem mangrove.
Keempat, pengembangan dan penguatan instrumen kerja seperti pemantauan dan penanganan pencemaran air, pencemaran udara dan penanganan kerusakan lingkungan dan lahan melalui pemulihan ekoriparian, peningkatan kualitas Proklim selain rehabilitasi hutan dan lahan serta restorasi mangrove.
Kelima, pengembangan instrumen regulasi dan kebijakan serta artikulasi terus dilakukan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan nasional dan internasional, yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang diartikulasikan dengan tetap berpijak pada konstitusi UUD 1945.
“Hasil-hasil kerja itu merupakan capaian kerja keras seluruh jajaran KLHK termasuk Para Penyuluh sebagai bagian penting didalamnya. Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan faktor penggerak masyarakat sehingga dapat menjadi pelaku pembangunan yang produktif, berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkap Menteri Siti.
