KKP Gandeng IPB Wujudkan Ekonomi Biru

Beragam program pemerintah, tentu membutuhkan dukungan dari pihak yang berkompeten seperti halnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng IPB dalam mewujudkan program perikanan. Untuk hal ini sivitas akademika IPB University diajak dalam mendukung implementasi program-program ekonomi biru sebagai upaya mewujudkan tata laksana perikanan berkelanjutan.

Keinginan Kementerian Kelautan dan Perikanan disampaikan pada Ruaya Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University pada Sabtu (19/11) di IPB International Convention Center, Bogor.

Mewakili Menteri KKP - Sakti Wahyu Trenggono, I Nyoman Radiata membacakan sambutan "KKP mendukung secara penuh kemitraan yang sinergis untuk mendorong penguatan dan terkoordinasi antara pemerintah, akademisi dan stakeholders untuk mendukung program dan rencana kerja pemerintah Indonesia. Khususnya untuk membuat laut Indonesia tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik. Untuk itu saya berharap kerja sama antara KKP dan Himpunan Alumni FPIK IPB dapat terus terjalin dan ditingkatkan,"

Lebih lanjut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta menyampaikan, KKP memandang ekonomi biru sebagai hal yang penting dan menjadi acuan utama untuk memulihkan kesehatan laut dan potensi kelautan yang akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Implementasi pembangunan ekonomi biru akan dilakukan melalui lima program strategi. 

Pertama, perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia. Hingga tahun 2021 Indonesia telah memperluas kawasan perlindungan laut menjadi 28,4 Juta hektare, melebihi komitmen 20 Juta hektare dan Rencana Aksi Nasional Jangka Menengah 26,4 Juta hektare. Jumlah 30% kawasan konservasi laut, terdiri dari 30% spawning and nursery ground, 58.000 ha lamun, 211.000 ha mangrove, 1,2 juta ha terumbu karang, 188 juta tCO2eq stok karbon, dan USD 21,5 milyar asset kelautan.

Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi. "Upaya KKP untuk perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan penangkapan Ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan di 6 zona penangkapan.  Sekaligus juga implementasi dari pengembangan cluster industri perikanan dan kelautan dan pemantapan sarpras perikanan. Kebijakan ini akan mengatasi penangkapan ikan yang berlebihan dengan membatasi jumlah kapal penangkapan ikan di laut dan melakukan dengan cara yang legal, terlaporkan dengan baik, dan diatur melalui regulasi yang ditetapkan pemerintah. Pembatasan jumlah kapal, akan mengurangi emisi karbon yang berasal dari kapal perikanan. Proses pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dilakukan melalui sistem pengawasan berbasis satelit," ujarnya.

Ketiga, pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. "Perikanan berkelanjutan diimplementasikan juga untuk pengembangan budidaya yang bertujuan untuk menggeser kegiatan penangkapan ikan ke budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kegiatan budidaya berkelanjutan ini juga akan mendorong penggunaan pakan yang tidak merusak lingkungan dan mengganti dengan bahan baku nabati.  Kegiatan budidaya akan fokus pada komoditas udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi lainnya," lanjutnya.

Keempat, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik. KKP juga memandang perlu adanya pengendalian pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana terdapat ekosistem penting seperti mangrove, lamun dan terumbu karang di 111 Pulau-pulau Kecil Terluar, 6264 pulau-pulau kecil, dan 53% wilayah pesisir terdegradasi dari 31.836 hektar wilayah pesisir yang rentan terhadap erosi.

Kelima, Program Bulan Cinta Laut (BCL) dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal. Program ini telah dicanangkan oleh presiden Joko Widodo, dan dilaksanakan pada tanggal 1-31 Oktober 2022. Program BCL secara serentak di 14 lokasi. Selama satu bulan, jumlah sampah yang telah terkumpul dari seluruh lokasi adalah adalah 88,51 ton dengan jumlah nelayan yang terlibat adalah 1.503 orang.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi bahwa Gerakan Nasional (Gernas) BCL saat meninjau langsung bersama Menteri Trenggono di pesisir Bangka Barat. Presiden Jokowi mengatakan, Gernas BCL merupakan salah satu langkah konkret Indonesia dalam menangani pencemaran laut yang bersumber dari sampah plastik. Pada kesempatan yang sama, Menteri Trenggono menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu program ekonomi biru yang dirancang untuk memulihkan kesehatan laut.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HImpunan Alumni FPIK-IPB Periode 2020-2023 Hikmat Rusdi mengatakan, informasi terkait program prioritas KKP sangat penting diketahui oleh para alumni FPIK-IPB dalam rangka menyukseskan program tersebut, mengingat karya dan kiprah alumni FPIK-IPB yang tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas bergerak pada sektor kelautan dan perikanan.