Sepak Terjang KKP selama 2019

Sejak Edhy Prabowo resmi menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan dan Perikanan, Edhy telah melakukan beberapa gebrakan.

JAKARTA - Pada 23 Oktober 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo resmi dilantik untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia Maju. Menteri Edhy mendapat amanah dari Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder dan memperkuat sektor perikanan budidaya.

Dalam keterangan pers KKP, Selasa (31/12), dalam rangka menjalankan amanat tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dalam waktu lebih dari dua bulan terakhir. Membangun komunikasi misalnya, dilakukan dengan berbagai hal mulai dari menerima audiensi, mengunjungi daerah-daerah untuk memantau dan mendengar masukan langsung, menggelar berbagai forum, hingga membangun komunikasi dengan dunia internasional melalui kemitraan dengan negara-negara sahabat.  

Audiensi Tampung Masukan

Demi optimalisasi program dan kebijakan KKP ke depan, Menteri Edhy intens membangun komunikasi dengan berbagai pihak mulai stakeholder hingga pemerhati atau ahli. Tak tebang pilih, semua masukan ditampung demi menggodok regulasi dan aturan terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi bangsa dan negara.

Hanya dalam waktu kurang lebih dua bulan, Menteri Edhy telah berdiskusi dengan berbagai stakeholder dan ahli. Beberapa di antaranya Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia (AKKII), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perikanan Indonesia (Perindo), pelaku usaha perikanan tangkap dari Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Shrimp Club Indonesia (SCI), Petambak Muda Indonesia (PMI), Asosiasiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Indonesia (AP5I), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Toba Surimi Industries, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI), dan Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari), serta Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI).

Baca juga: SILAT Pangkas Proses Perizinan Kapal

Selain itu diselenggarakan Stakeholders Meeting Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan yaitu Paguyuban Nelayan Jawa Tengah, Mitra Nelayan Sejahtera, Jaringan Nelayan Matahari Indonesia, Aliansi Nelayan Indonesia, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), Masyarakat Perikanan Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Serikat Nelayan Indonesia, Persatuan Nelayan Tradisional, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, Himpunan Nelayan Tradisional, dan Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI).

Tak ketinggalan, audiensi digelar bersama stakeholder pergaraman nasional, PT Perikanan Nusantara (Perinus), Rektor dan civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB), Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani), dan Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang terdiri dari pelaku usaha perikanan tangkap, pembudidaya, petambak garam, penggiat wisata bahari, pelaku usaha kuliner, pengrajin handicraft, dan sebagainya.

KKP bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) juga menggelar Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna melibatkan tujuh provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.

Untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di masing-masing daerah, Menteri Edhy juga menerima kunjungan dari beberapa pemerintah daerah Indonesia. Sebut saja Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Gubernur Riau, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Seram Bagian Barat, Bupati Kepulauan Aru, Wali Kota Pangkal Pinang, Bupati Musi Banyuasin, dan Bupati Nias.

Melihat dari Dekat

Bukan sekadar menerima kunjungan dan audiensi, Menteri Edhy pun terjun langsung ke lapangan untuk menyaksikan langsung potensi kelautan dan perikanan daerah, kondisi stakeholder, serta mendengar langsung harapan terdalam mereka.

Mengawali kunjungan kerjanya, Menteri Edhy menyambangi dua pusat aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman, Jakarta Utara. Selanjutnya, Menteri Edhy mengadiri West Java Festival (WJF) 2019 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat guna mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk pengentasan stunting.

Di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Menteri Edhy meninjau pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) Palembang yang dilanjutkan dengan berdiskusi bersama stakeholder dalam rangkaian acara menjelang peringatan Hari Nusantara XIX, dan diakhiri dengan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring.

Dalam rangka memperkuat kedaulatan laut Indonesia, Menteri Edhy  memimpin Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pangkalan PSDKP di Batam sekaligus bertemu ABK Vietnam. Kegiatan di Batam dilanjutkan dengan peninjauan hatchery kakap putih dan UPI serta dialog bersama stakeholder perikanan budidaya.

Menteri Edhy juga mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau beberapa lokasi yang menjadi titik aktivitas nelayan setempat dan mendengarkan langsung berbagai masukan dan keluhan yang mereka hadapi.

Baca juga: Dilema Wacana Ekspor Lobster

Sementara di Sulawesi Selatan, Menteri Edhy melakukan panen udang vaname dan meresmikan empat unit hatchery milik PT Esaputlii Prakarsa Utama (Esapratama Fishery Company) di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dilanjutkan dengan diskusi bersama masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan (PP) Untia di Jalan Salodong, Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Tak hanya itu, Menteri Edhy juga meninjau Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar di Dusun Kawari, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Tak hanya meninjau ikan-ikan perbenihan rekayasa BPBAP Takalar, dalam kunjungan tersebut Menteri Edhy juga melakukan panen udang dan penebaran 500.000 ekor benih udang windu, 100.000 ekor benih bandeng, dan 1.000 ekor benih kakap di laut belakang BPBAP.

Kegiatan besar yang menggembirakan tahun ini yaitu pelepasan Ekspor Raya Hasil Perikanan serentak dari berbagai daerah Indonesia yang dipimpin langsung Menteri Edhy di Teluk Lamong, Jawa Timur yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.

Adapun di Magelang, Jawa Tengah, Menteri Edhy memanen 50.000 ekor benih ikan nila merah dan diskusi bersama pelaku usaha budidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan di Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (PBIAT) Ngrajek, Kecamatan Mungkid.

Di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Menteri Edhy bertemu masyarakat Telong Elong dan Teluk Ekas, Lombok Timur, dan Teluk Awang, Lombok Tengah  dan Teluk Awang Lombok Tengah untuk berdiskusi langsung mengenai regulasi pengelolaan benih lobster, meninjau upaya pembesaran benih lobster yang telah lama ditekuni masyarakat, dan optimalilasi pemanfaatan PP Teluk Awang.

Di Garut, Menteri Edhy meninjau pembuatan pakan ikan mandiri dan dialog dengan pembudidaya. Sementara di Ciwidey ia meninjau usaha budidaya yang dikembangkan masyarakat sekitar.

Merawat Kemitraan Internasional

Tak hanya membenahi komunikasi dalam negeri, Menteri Edhy juga berupaya merawat kerja sama yang telah terjalin dengan negara sahabat maupun menjajaki kerja sama baru yang dapat dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat gaung sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.

Belum genap sepekan menjabat, Senin (28/10) Menteri Edhy telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan antara Indonesia dan Maroko. Berselang tiga hari, Menteri Edhy menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia.

Kemitraan juga dibangun dengan negara lain seperti China, Amerika Serikat, Selandia Baru, Norwegia, Prancis, Rusia, Tunisia, India, Singapura, dan Korea Selatan melalui pertemuan Menteri Edhy dengan Duta Besar negara tersebut. Kesepakatan dan penjajakan kerja sama dengan masing-masing negara pun beragam, sesuai dengan potensi masing-masing negara.

Bersama General Administration of Customs of China (GACC), KKP juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jaminan Keamanan dalam Impor dan Ekspor Produk Akuatik.

Guna membahas rencana pembentukan Indonesia-Portugal Maritime Forum, Menteri Edhy juga bertemu duta besar Indonesia untuk Portugal.

Tak kalah penting, Menteri Edhy juga menerima kunjungan World Bank yang diwakili oleh Acting Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste. Berikut kunjungan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Advisor to the Minister of Agriculture and Cooperatives Thailand.

Pengembangan Subsektor Akuakultur

Akuakultur atau budidaya memang dibidik untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan. Oleh karena itu, tak hanya meninjau kegiatan budidaya yang digerakkan di daerah-daerah, KKP juga mendukung berbagai kegiatan dalam rangka mendorong industri perikanan budidaya nasional. Misalnya melalui penyelenggaraan pameran ikan hias terbesar di dunia, “Nusantara Aquatic (Nusatic) 2019”.

Sebagai bentuk inovasi hasil penelitian dan pengembangan, dilakukan pula peluncuran komoditas ikan budidaya terbaru, king cobia (kobia) dan buku "Total Akuakultur: Menuju Industri Akuakultur yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan".

Baca juga: Edhy Lanjutkan Program Susi

KKP bekerja sama dengan Minapoli, dan Himpunan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB juga menyelenggarakan Digifish 2019 bertajuk “Incubating Ecosystem of Digital Innovation”.

Intinya, pengembangan usaha budidaya Indonesia akan berorientasi pada ekspor. Tentunya dengan menerapkan konsep budidaya yang berkelanjutan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB). Termasuk industri dan skala rumah tangga dengan teknologi bioflok dan tropik level.

Perizinan Kapal Satu Jam

Teranyar, menjelang tutup tahun 2019, KKP meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat). Silat memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang semula memakan waktu 14 hari menjadi satu jam. Pasalnya, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online oleh para pelaku usaha.