• 20 April 2024

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dipastikan Bebas Korupsi

uploads/news/2023/03/pusat-perlindungan-varietas-tanaman-2872605321c8bf3.jpg

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) yang berada di Purwokerto - Jawa Tengah dipastikan bebas dari korupsi dengan menyesuaikan sistem PRIMA.

Kepastian zona bebas korupsi merupakan implementasi nyata dari corporate identity yang baru di-launching, yaitu kreatif, inovatif, dan kolaboratif setelah deklarasi  yang digelar pada 18 Maret lalu.

Dalam deklarasi tersebut, Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, mengatakan bahwa pelayanan Pusat PVTPP, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, harus mengacu pada motto PRIMA (profesional, responsif, integritas, maksimal, dan antisipatif).

Bagi Kasdi, pelayanan publik di Kementan harus ditingkatkan untuk menjamin perizinan yang semakin baik dan mensejahterakan petani. "Narasi corporate identity tersebut perlu dikonkritkan dengan upaya-upaya nyata, yang seharusnya kita mengangkat dan meningkatkan pelayanan publik sebagai upaya kita untuk menjaga pelayanan terbaik bagi masyarakat dan petani," ujar Kasdi.

Meski demikian, Kasdi mengatakan perlu meningkatkan kolaborasi antar semua pihak, baik dengan kementerian dan lembaga lainnya maupun swasta yang bergerak di sektor pertanian. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga dan memaksimalkan akselerasi pelayanan.

"Kolaboratif itu tentu tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu kita harus menjalin network yang sangat luas dan berkolaborasi dengan stakeholder, kementerian, lembaga, dan juga sektor-sektor lain yang sangat terkait dengan PPVTPP. Untuk itu, feedback dari para stakeholder sangat penting sebagai umpan balik dari masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus," katanya.

Terakhir, Kasdi menekankan perlunya me-review secara reguler regulasi, SOP, dan sistem layanan untuk perbaikan layanan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar lebih berintegritas dan memiliki modal yang kuat dalam memberi pelayanan publik. Artinya, kata Kasdi, pola kerja yang ada saat ini bukan sekedar rutinitas biasa atau business as usual, namun lebih dari itu, bisa meningkat lebih jauh lagi.

"Kita perlu meningkatkan kapasitas SDM kita dalam menjaga integritas sehingga pelayanan yang ada semakin baik," katanya.

Related News