Digitalisasi Layanan Penjamin Mutu Makin Ditingkatkan KKP
Era digital dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat umum, terkait makin dibutuhkan layanan tersebut membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan transformasi dan inovasi digital demi penjaminan mutu kepada masyarakat.
Saat ini KKP telah melaksanakan digitalisasi pelayanan dalam penerbitan sertifikat health certificate (HC) atau kesehatan ikan, cara karantina ikan yang baik (CKIB), cara pengamanan ikan yang baik (CBIB) hingga hazard analysis and critical control point (HACCP).
"Kami berkomitmen mengimplementasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memberikan layanan berbasis digital dan inovasi yang memudahkan masyarakat khususnya pengguna jasa", ujar Kepala BKIPM, Pamuji Lestari saat membuka Pekan Layanan Publik di kantor BKIPM Mataram.
Tari menambahkan bahwa upaya untuk menggaungkan transformasi digital tersebut terus dilakukan termasuk melalui pekan layanan publik untuk mendorong partisipasi masyarakat. Mengusung tema "Inovasi dan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Pelayanan Publik”,
"Pekan layanan publik ini jadi pengingat dan komitmen kami beserta jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui digitalisasi layanan" terangnya.
Sosok yang akrab disapa Tari ini mengatakan pegawai BKIPM di seluruh UPT selama pelaksanaan pekan pelayanam akan menampilkan layanan tematik dan kearifan lokal dalam memberikan layanan. Kegiatan ini berorientasi kepada pemenuhan layanan sesuai standar dan harapan pengguna jasa.
"Kami angkat kearifan lokal, selama pekan layanan publik, para pegawai akan menggunakan baju adat dan mengangkat budaya sesuai daerah tempat mereka bekerja," katanya.
Tari berharap melalui pekan layanan publik, para pegawai BKIPM bisa semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Dengan begitu, dia optimistis para masyarakat, khususnya para pengguna jasa makin semangat menggunakan layanan BKIPM seperti penerbitan sertifikat health certificate (HC) atau kesehatan ikan, cara karantina ikan yang baik (CKIB), cara pengamanan ikan yang baik (CBIB) hingga hazard analysis and critical control point (HACCP).
"Kalau kita melayani dengan baik, pengguna jasa jadi nyaman dan senang. Kalau mereka senang, artinya ekonomi bergeliat karena mereka aktif mengirim atau menerima komoditas dan produk perikanan," jelas Tari.
Sementara Kepala Balai KIPM Mataram, Obing Hobir mengaku menjadikan pekan layanan publik ini sebagai ajang sosialisasikan tugas, fungsi dan peran BKIPM kepada masyarakat.
"Harapannya pelayanan prima tidak hanya selama sepekan ini namun dapat berkelanjutan untuk memenuhi harapan masyarakat yaitu pelayanan yang responsif, efektif, efisien, dan transparan," sambung Hobir.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung penerapan teknologi untuk menunjang peningkatan layanan. Menurutnya, adopsi teknologi dan digitalisasi sangat diperlukan untuk mendukung upaya pengumpulan data perikanan dengan cepat, rapi, terpantau dan akurat.
