Evaluasi dan Monitoring Implementasi Program Elnino di Jateng
Dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim atau El Nino, Kementerian pertanian telah menyiapkan program. Untuk memastikan program tersebut berjalan, kementan melalui Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian menggelar workshop evaluasi dan monitoring implementasi program kementan dalam menghadapi cuaca ekstrem el nino di wilayah Jawa Tengah.
Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong implementasi penerapan teknologi dan mekanisasi melalui manajemen dan pengawasan BPP yang ada di empat kabupaten di Jawa Tengah. Keempat kabupaten itu di antaranya adalah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Purworejo
"Kontribusi keempat Kabupaten ini cukup signifikan dalam capaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena itu untuk meningkatkan peran sektor pertanian ke depan diperlukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian," ujar Kasdi.
Menurut Kasdi, Kementan sejauh ini terus memperkuat hubungan kerja dengan berbagai pihak terutama dengan dinas pertanian daerah serta menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian baik di tingkat kecamatan maupun desa.
"Pemerintah juga memperkuat kapasitas ketenagaan penyuluh melalui pelatihan dan pembekalan materi penyuluhan pertanian serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin aspek tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Kepala PSEKP Sudi Mardianto mengatakan bahwa workshop ini dihadiri 45 peserta yang berasal dari Dinas Pertanian dan para penyuluh di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Purworejo. Yang pasti, kata dia, ada empat perwakilan BPP yang memaparkan evaluasi kegiatan tahun 2020-2022 dan perkembangan kegiatan 2023.
"Pertama BPP Sumbang mewakili Kabupaten Banyumas, BPP Padamara mewakili Kabupaten Purbalingga, BPP Sigaluh mewakili Kabupaten Banjarnegara, dan BPP Ngombol mewakili Kabupaten Purworejo," katanya.
Sudi mengatakan, PSEKP juga telah melakukan proses mediasi untuk menjembatani antara dinas terkait di daerah dengan Dirjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk pemenuhan kebutuhan sarana untuk pengembangan pertanian di daerah.
"Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan melalui pendampingan ini antara lain dukungan pengembangan kopi dan kelapa, serta peningkatan peran dan fungsi BPP dalam diseminasi teknologi/penyuluhan pertanian. Bentuk peningkatan peran dan fungsi BPP dilakukan melalui fasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis, sarana penyuluhan berupa demplot budidaya cabe, bawang merah, kacang hijau, Aplukat, labu madu serta teknologi top working durian," jelasnya.
