BUMN Pastikan Mendukung Swasembada Gula

Dalam mewujudkan swasembada gula, tentu kementerian pertanian (Kementan) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk BUMN dalam membangun pabrik gula.

Dukungan dari kementerian BUMN dipastikan oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. BUMN mendukung komitmen Kementrian Pertanian (Kementan) dalam membangun lebih banyak pabrik gula untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mewujudkan swasembada.

Salah satu langkah dengan melalui kolaborasi dengan ID Food, Pupuk Indonesia dan Kementan sebagai satu kesatuan percepatan produksi gula nasional.

"BUMN Pastikan Mendukung Kementan Swasembada Gula"

"Intinya kita akan kerjasama untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri dapat kita penuhi. Karena itu kami undang juga dari ID Food, RNI, PTPN dan juga PIHC. Semua akan berkolaborasi bersama kementan," ujar Kartika saat menggelar audiensi dengan Mentan Amran di Kantor Pusat Kementan.

Kartika mengatakan, kebutuhan gula adalah kebutuhan strategis yang dapat harus tersedia setiap saat. Karena itu, kata dia, BUMN saat ini tengah memastikan berapa jumlah petani yang nantinya berhak menerima pupuk subsidi.

"Sekarang ini hanya masalah data saja yang perlu kita pastikan. Jadi kita lagi berupaya mendapatkan update untuk memastikan semuanya," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan percepatan menuju swasembada gula terus dilakukan melalui perizinan investasi dan penerapan teknologi. Terbaru, kata Mentan, pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Brazil untuk memperkuat teknologi mekanisasi.

"Sekarang ini fokus kita adalah gula dulu agar terpenuhi karena harganya sedang tinggi. Tapi manakala gula rendah baru kita bergerak ke etanol. Sementara untuk membangun pabrik gula, rencananya ID Food akan bergerak di wilayah kawasan dan investor bergerak di wilayah teknologi," jelasnya.

Diketahui, kerjasama Kementan dan Kementerian BUMN sudah terjalin lama terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan jutaan masyarakat Indonesa. Kementan bergerak pada sisi produksi dan regulasi sementara pupuk dan yang lain menjadi wilayah BUMN.