Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan, Sektor Pertanian Terancam
Sektor Pertanian akan paling merasakan dampak negatif dari perubahan iklim ekstrim yang terjadi. Tentunya sangat berpengaruh hingga mengancam ketahanan pangan sebagai hasil akhir dari sektor pertanian.
Informasi tentang perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan melanda bumi di sampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. Selain menjadi ancaman bagi Indonesia, namun juga bagi seluruh komunitas internasional.
"Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri yang tidak berkelanjutan, telah mendorong perubahan iklim pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Dwikorita dalam Rapat Nasional Prediksi Musim Kemarau 2024, Jumat (9/2).
Dwikorita mengatakan, Perubahan iklim global bukanlah kabar bohong (hoax-red) dan prediksi untuk masa depan, melainkan realitas yang dihadapi miliaran jiwa penduduk bumi. Karenanya, fenomena tersebut tidak bisa dianggap sebagai sebuah persoalan sepele.
Lebih lanjut, Dwikorita menerangkan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat Celcius di atas zaman pra industri.
Angka ini, kata Dwikorita, nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celcius. Pada tahun 2023, terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.
"Rekor iklim yang terjadi di tahun 2023 bukanlah kejadian acak atau kebetulan, melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan yaitu perubahan iklim yang semakin nyata," imbuhnya.
"Maka dari itu, perlu langkah atau gerak bersama seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, namun juga sektor swasta, akademisi, media, LSM, dan lain sebagainya," tambah Dwikorita.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan perubahan iklim memiliki dampak yang besar terhadap bumi dan seluruh mahluk hidup yang mendiaminya tanpa terkecuali. Berbagai sektor, kata dia, akan mengalami dampak yang sangat besar, utamanya sektor pertanian yang mengancam ketahanan pangan seluruh negara.
"Perubahan iklim menjadi tanggung jawab bersama. Karenanya perlu upaya bersama dan berkelanjutan untuk menahan lajunya dan mengurangi dampaknya," imbuhnya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati kembali menegaskan komitmen BMKG sebagai untuk terus menjaga Indonesia dengan sajian informasi iklim yang tepat dan akurat.
Menurut Dwikorita, akurasi prakiraan iklim yang tepat, menjadi fondasi banyak kebijakan tepat sasaran pada level nasional maupun level daerah yang telah diterapkan oleh banyak sektor seperti pertanian, sumber daya air, kehutanan, kesehatan, kebencanaan dan lain sebagainya.
Di tahun 2023, lanjut Dwikorita, BMKG berhasil menginfokan secara dini potensi El Nino yang menyebabkan dampak cukup signifikan secara nasional. Informasi tersebut dijadikan pijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan guna meminimalisir risiko yang ditimbulkan El Nino tersebut.
"InsyaAllah, kinerja dan capaian-capaian BMKG melalui Kedeputian Klimatologi dan UPT Klimatologi di daerah dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk kemanfaatan masyarakat dan negara," ujar Dwikorita.
Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab mengatakan bahwa untuk mencapai target kinerja yang positif, BMKG telah menetapkan sejumlah strategi baru dalam membuat prediksi iklim. Diantaranya, meningkatkan pemahaman ilmiah tentang pengaruh pemanasan global terhadap sistem iklim; penggunaan teknologi terkini; dan kolaborasi global.
Ditegaskan Fachri, bagi BMKG, keberhasilan tidak hanya diukur pada kemampuan membuat prediksi yang akurat, tetapi lebih penting lagi, bagaimana prediksi tersebut dimanfaatkan oleh stakeholder dan masyarakat untuk mendesain kebijakan dan aksi nyata.
