Peternakan Makin Terancam Perumahan Warga Pendatang

"Peternakan mulai terancam keberadaannya oleh masyarakat pendatang yang merasa terganggu. Padahal peternakan telah ada lebih dahulu dibandingkan perumahan yang mulai bermunculan."

Jagadtani - Mulai bermunculan perumahan terbatas atau cluster mendorong peternakan hewan semakin tergusur. Peternakan hewan yang lebih awal berdiri, terkadang harus rela tergeser hingga berujung bangkrut.

Kejadian ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat, karena selain sebagai mata pencarian utama. Tanpa disadari keberadaan peternakan dapat mengurangi impor berbagai daging yang dikonsumsi. 

Saat ini, berbagai program pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk meningkatkan populasi hewan seperti sapi potong, sapi perah, kambing, domba hingga ayam potong maupun ayam petelur dan lainnya.

Namun kenyataan dilapangan, para peternak harus kesulitan mencari lahan untuk peternakan hingga pakan. Bahkan bagi Untung Suherman, seorang peternak sapi perah di Bogor merasa lebih sulit mencari pakan. 

"Sekarang lebih mudah membeli tahu dibandingkan mendapatkan ampas tahu. Padahal ampas tahu merupakan bahan baku yang sudah dibuang. Sedangkan mencari rumput juga sangat sulit karena banyak lahan yang kini berubah menjadi perumahan." Ungkap Untung Suherman.

Polemik antara peternak dan warga pendatang, biasa mengenai kotoran hewan karena dianggap mengganggu. Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan peraturan pemerintah tentang pengolahan kotoran hewan. 

"Peternakan sapi di bogor"

Termasuk pengolahan kotoran hewan sapi yang dapat dijadikan bahan baku Biogas. Selain menguntungkan peternak yang memanfaatkan sebagai Biogas sebagai pengganti gas elpiji, sisa dari kotoran hewan dipastikan tidak menimbulkan aroma kurang sedap. 

Perhatian juga harus ditunjukan oleh pemerintah setempat karena yang bersinggungan secara langsung. Biasanya pemerintah melalui dinas terkait dapat memberikan penyuluhan agar meredam polemik.

Paling tidak ada solusi terbaik yang tidak hanya membuat peternakan makin tergeser sehingga biaya produksi ikut melambung.

Polemik ini juga dialami oleh petani sehingga cukup wajar pemerintah berusaha memanfaatkan lahan rawa demi mengejar swasembada pangan.