Terintegrasi Hulu-Hilir, Kawasan HDDAP di 13 Kabupaten Diluncurkan

Pengolahan kawasan holtikultura menjadi konsentrasi seluruh pihak, terlebih tanaman yang masuk dapat lebih bertahan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) menggelar kick off pelaksanaan Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) di kawasan Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (16/05).

Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura sekaligus Plt. Sekjen Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian kerja bersama dalam mengolah kawasan hortikultura terpadu di lahan kering seluas 10.000 hektar yang tersebar di 13 kabupaten dan 7 Provinsi Indonesia.

"Yang pasti kegiatan ini mengkonsolidasikan 10 ribu hektare lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan dalam wadah KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani), terutama untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri, dan ekspor," ujar Prihasto.

Dia menjelaskan, ketiga belas Kabupaten dan Provinsi itu meliputi Kabupaten Pakpak Bharat di Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa dan Ende.

"Kami sangat yakin, kegiatan HDDAP mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional dan internasional sekaligus seiring program Presiden terpilih yakni makan siang gratis di mana kita perlu menghasilkan produksi hortikultura yang berkualitas," katanya.

Sebagai informasi, DDAP didesain sedemikian rupa dengan pendekatan terpadu yang mampu mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia.

Sementara itu, kata Prihasto, seluruh lahan yang ada ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat dan aneka buah lainnya. Penentuan lokasi di 13 Kabupaten ini sudah sesuai dengan serangkaian proses perencanaan panjang melalui Feasibility Study (FS) serta SID.

Prihasto menambahkan salah satu penentu keberhasilan kegiatan ini adalah pembagian peran yang jelas dari setiap stakeholder yang terlibat dalam HDDAP baik pemerintah pusat maupun daerah serta mitra kerja terkait lainnya.

"Pemerintah pusat bertugas memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan dengan baik, sedangkan pemerintah daerah berperan melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana HDDAP mulai dari menyiapkan sarana prasarana pendukung serta bertanggungjawab atas usulan CPCL," katanya.

Sementara itu, kata Prihasto, kelembagan ekonomi petani atau KEP berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan HDDAP. KEP tersebut akan mengkonsolidasikan lahan dan petani untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu sesuai kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

"Pembagian tugas ini sekilas memang tampak sederhana, namun dalam praktiknya sangat kompleks dan dinamis. KEP dituntut mampu menjadi penghubung semua subsistem yang terbangun dalam HDDAP dari hulu hingga hilir berbasis permintaan pasar hingga menghadirkan model kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara KEP dengan sektor swasta," katanya.

Diketahui, hingga saat ini telah teridentifikasi 17 private sector yang siap terlibat dalam kegiatan HDDAP. Keterlibatan perbankan dalam HDDAP berperan menyediakan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui jaminan KEP untuk keberlanjutan usaha. Mengenai hal ini, Prihasto mengaku telah mensimulasikan rencana pengembangan komoditas hortikultura di lokasi HDDAP yang diproyeksikan akan meningkatkan keuntungan petani hingga Rp 1,4 triliun atau naik 99 persen.

"Keterlibatan perbankan ke dalam proses bisnis HDDAP akan menjadi indikator penting dalam penilaian keberhasilan kegiatan," katanya.