Jagadtani - Apresiasi diberikan pada Perhutani dengan sistem pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHKB) oleh DPR RI komisi IV.
Pemberian apresiasi tersebut ditujukan pada Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten (Perhutani Divre Janten) mendampingi kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk meninjau serta berdiskusi mengenai pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), khususnya getah pinus, di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Lembang, pada Rabu (18/09)
Acara ini dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro beserta jajaran, Kepala Perhutani Divre Janten Yudha Suswardhanto beserta jajaran, Direktur Utama PT Perhutani Alam Wisata (Econique) Tedy Sumarto, Direktur Utama Inhutani I Oman Suherman, Administratur KPH Bandung Utara Hendrawan Nugraha, serta Ketua Komisi IV DPR RI Sudin beserta anggota, Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lembah Harapan Jaya Adi Sutriatna, dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudha Suswardhanto menyampaikan bahwa Perhutani Divre Janten menyambut baik kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang bertujuan untuk meninjau langsung pengelolaan HHBK di wilayah kerja KPH Bandung Utara, khususnya di BKPH Lembang.
Yudha menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan getah pinus melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa sekitar hutan melalui prinsip multiusaha kehutanan yang berkelanjutan.
Keterlibatan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi getah pinus, tetapi juga untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, memberikan apresiasi terhadap pengelolaan HHBK yang telah dilakukan oleh Perhutani Divre Janten. Ia berharap Perhutani dapat terus melanjutkan kinerjanya.
Selain itu, ia mendorong Perhutani untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat lokal guna memastikan keberlanjutan dan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Perhutani dan pemerintah dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar hutan
