Kolaka Timur Sukses Lampaui Target Realisasi Program PAT

Jagadtani - Perluasan Areal Tanam (PAT) merupakan program andalan Kementerian Pertanian demi mewujudkan swasembada pangan di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang telah sukses merealisasikan program PAT adalah Desa Tetembuta, Kec. Dangia, Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keberhasilan tersebut membuat staf khusus menteri pertanian "Prof. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si., P.hD", melakukan kunjungan khusus untuk menyaksikan langsung atau memonitoring realisasi PAT di wilayah Sultra khususnya di Kab. Koltim. Diketahui Sultra menjadi salah satu provinsi yang telah melampaui target PAT. Pencapaian ini menjadi perhatian Kementan dengan turun langsung ke lapangan menyemangati petani dan mendengar pendapat seluruh pihak terkait dalam program PAT khususnya pompanisasi.

“Fungsi koordinasi antar pemerintah provinsi daerah dan pusat sangat baik dan harap dipertahankan” pesan Prof. Muh. Arsyad.

Pada kesempatan ini hadir pula pihak pemda seperti SEKDA Provinsi Sultra, Pj. Bupati Kolaka Timur, SEKDA Koltim Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (TPP) Kab. Kolaka Timur, BPP Kec. Dangia, TNI setempat, Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara, LO PAT kab. Kolaka Timur dan Kades Tetembuta dan poktan setempat.

Menurut Kadis TPP Kab. Koltim bahwa Total target PAT wilayahnya seluas 550 ha dan telah terealisasi seluas 573 ha (104%). Ia menegaskan akan terus berkontribusi dalam mengawal PAT di wilayahnya dan sangat bersyukur dan berterima kasih dengan hadirnya program PAT Kementan ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Prov. Sultra sangat mengapresiasi kinerja pemda Koltim yang mampu memenuhi target bahkan melampaui target. Sekda berharap Koltim dapat menjadi sumber utama dalam sektor pertanian.

Sementara Pj. Bupati Koltim dalam sambutannya mengungkapkan capaian realisasi PAT diatas target adalah bentuk keseriusan petani dalam memajukan pertanian.

Ketua Gapoktan setempat juga menyampaikan kondisi terkini yang dirasakan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terdapat kurang lebih 300 ha peralihan lahan dari komoditas kakao ke tanaman padi dimana biaya cetak sawah dari masyarakat sendiri sehingga butuh bantuan dari pemerintah