Distributor Pupuk Bermasalah, Mentan Amran Cabut Perizinan DI seluruh Indonesia
Jagadtani - Pupuk masih menjadi kendala bagi para petani di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) karena harga pupuk bersubsidi mencapai Rp300 ribu per kuintal atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan juga yang terasakan para petani di kabupaten Bone dengan proses pendistribusian masih tidak sesuai HET.
Menyikapi kendala pendistribusian pupuk bersubsidi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi jika terjadi penyelewengan terkait pupuk di Indonesia.
“Nanti kami cek. Kalau benar di atas HET sudah pasti ditindaki. Kami akan cek alamatnya, orangnya siapa, itu aku evaluasi, dan bisa dicabut izinnya,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya pada Kamis (9/1).
Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah komando tertinggi Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian luar biasa kepada sektor pertanian. Menurutnya, pemerintah akan bersikap keras kepada pihak yang menzalimi petani.
“Petani itu ujung tombak kita. Masa mau dizalimi dengan menaikkan harga (pupuk). Gak boleh lagi,” ucapnya.
Ia mencontohkan beberapa langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) menindak penyelewengan. Salah satunya pada November 2024 lalu, Kementan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan penyelewengan di sektor pertanian, khususnya terkait pupuk.
Seperti diketahui, persoalan pupuk menjadi perhatian pemerintah. Mentan Amran mengemukakan bahwa pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo telah mengambil langkah strategis terkait pupuk. Salah satunya penambahan kuota pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025.
Selain itu, sejak 1 Januari 2025, sistem penyaluran pupuk telah disederhanakan dan langsung didistribusikan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gabungan kelompok tani. Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang terdaftar e-RDKK juga dipermudah dengan menggunakan KTP.
Berbagai upaya ini dilakukan untuk mempermudah petani Indonesia dan mendongkrak produktivitas pangan nasional demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
