Nol Kasus PMK Di Bali, Pencegahan Terpadu Tetap Dilakukan
Jagadtani - Kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku semakin mengkhawatirkan para peternak di berbagai daerah. Termasuk di provinsi Bali yang sampai saat ini belum terjadi atau nol Kasus PMK .
Namun dipastikan peternak di Bali diajak untuk semakin memperkuat langkah pencegahan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui Rapat Koordinasi Penyakit Hewan Menular Strategis yang digelar di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Bali, dan perwakilan dari sektor peternakan. Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga Bali tetap bebas dari PMK, mengingat ancaman yang muncul akibat perubahan iklim ekstrem dan tingginya mobilitas perdagangan ternak serta produk hewan di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, peternak, dan masyarakat dalam mengendalikan PMK.
"Pencegahan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan, vaksinasi yang merata, dan edukasi kepada peternak harus menjadi prioritas utama. Kolaborasi yang solid antara semua pihak sangat esensial untuk menjaga subsektor peternakan dan kesehatan hewan di Bali," ujar Agung dalam rapat tersebut.
Selain PMK, Bali juga menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyakit menular strategis lainnya, seperti African Swine Fever (ASF) dan Rabies.
Mengingat populasi babi yang besar di Bali, Agung menambahkan bahwa pencegahan ASF juga menjadi sangat penting, mengingat dampaknya yang besar terhadap perekonomian lokal. “Pengendalian Rabies juga harus menjadi prioritas untuk melindungi masyarakat dan wisatawan, yang menjadi tulang punggung industri pariwisata Bali,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, mengungkapkan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Pertanian dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. "Kami berkomitmen untuk menjaga Bali tetap NOL kasus PMK melalui penguatan pengawasan, serta meningkatkan kesadaran peternak akan pentingnya menjaga kesehatan hewan. Ini tidak hanya melindungi sektor peternakan, tetapi juga menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan terpercaya," jelas Sunada.
Untuk mendukung Bali sebagai provinsi “hijau” PMK, Kementerian Pertanian pada akhir Desember 2024 telah mendistribusikan hibah vaksin PMK sebanyak 50.000 dosis, serta obat-obatan, vitamin, dan desinfektan.
Bantuan ini juga mencakup enam provinsi di Pulau Jawa serta Provinsi Lampung. Selain itu, Tim Balai Veteriner, petugas dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta asosiasi profesi turut terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengawasan.
Kementerian Pertanian juga telah membentuk Satgas PMK Nasional yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan dukungan langsung di setiap provinsi. Agung Suganda menambahkan bahwa Kementan telah menunjuk penanggung jawab di setiap daerah serta menyediakan layanan Hotline PMK untuk mempermudah pelaporan langsung dari peternak.
Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali telah memperkuat biosekuriti di 57 kecamatan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular.
Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran peternak mengenai pentingnya kesehatan hewan dan pencegahan penyakit.
Semua pihak sepakat untuk memperkuat pengendalian dan pencegahan PMK di Bali, guna menjaga keberlanjutan sektor peternakan yang merupakan salah satu pilar penting perekonomian Pulau Dewata.
Dengan komitmen yang kuat dan sinergi yang terjalin, Bali diharapkan dapat terus mempertahankan statusnya sebagai provinsi bebas PMK, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan.
