Jagadtani - Peluncuran Integrated Area Development Berbasis Perhutanan Sosial (IAD HATTA) di kawasan objek wisata Kapalo Banda, Hutan Nagari Taram, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dilakukan Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan yang diwakili Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, pada Sabtu (25/01).
Peluncuran ini dinilai sangat penting, sebagai bentuk aksi nyata percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Intagrated Areal Development (IAD) di Provinsi Sumatera Barat.
“Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD HATTA Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial,” ungkap Mahfudz.
Pengembangan IAD HATTA dimaksudkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan skala usaha Perhutanan Sosial yang berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis Perhutanan Sosial dengan tujuan untuk menopang pendapatan nasional melalui pertumbuhan destinasi-destinasi ekowisata, sehingga diluncurkan dokumen “Masterplan Intagrated Areal Development (IAD) Harau Taram Terintergrasi dan Adaptif (IAD HATTA) Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”.
“IAD HATTA menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi dan integrasi para pihak dalam mendukung program pemerintah dalam program swasembada pangan dan energi melalui agroforestry, silvopastural dan pola agroforestry lainnya tanpa melakukan pembukaan lahan” jelas Mahfudz.
“Melalui Intagrated Areal Development (IAD) Harau Taram Terintergrasi dan Adaptif (IAD HATTA), diharapkan hutan tetap lestari, dan tercapainya ketahanan pangan dan energi untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mahfudz yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.
Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu dari kebijakan pemerataan ekonomi dan merupakan program prioritas nasional yang telah mendorong masyarakat untuk mendapatkan akses legal pengelolaan kawasan hutan, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas. Selama 10 tahun terakhir, secara nasional akses kelola Perhutanan Sosial telah mencapai 8.300.117,35 hektar dengan 11.015 unit SK yang melibatkan 1.408.729 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta.
Di Provinsi Sumatera Barat sendiri telah diterbitkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebanyak 349 Unit dengan luas 355.323,38 hektar kepada 170.261 KK.
Selain itu, Sumatera Barat menjadi provinsi yang pertama dalam mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 (satu) Tahun 2024 Tentang Perhutanan Sosial. Provinsi ini juga merupakan salah satu lokasi Pilot Project dari Strengthening of Social Forestry (SSF). SSF adalah proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Global Environment Facility (GEF), dan The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau The World Bank (WB).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Pj. Sekda Prov. Sumbar, Yozawardi, mengapresiasi kehadiran Menteri Kehutanan ke Sumatera Barat. Menurutnya hal ini menunjukkan perhatian besar Kementerian Kehutanan terhadap Perhutanan Sosial di Sumbar.
Dikatakan Yozawardi Pemprov Sumbar memiliki perhatian penuh terhadap kelestarian hutan. “81,7% desa di Sumatera Barat berada di dalam dan sekitar hutan, Perhutanan Sosial hadir sebagai solusi utama untuk ekonomi masyarakat dan kelestarian hutan, bahkan juga dapat mendukung swasembada pangan, energi dan air,” ungkap Yozawardi.
“Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengintegrasikan Perhutanan Sosial kedalam RPJMD 2021 - 2026 dan Perda, untuk menjamin ketersediaan anggaran dan program berkelanjutan,” tambahnya.
Selain peluncuran IAD HATTA, dalam kunjungan kali ini Sekjen Kementerian Kehutanan juga melakukan penanaman pohon serentak bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kawasan Lembah Anai, yang beberapa waktu dilanda banjir bandang.
Turut hadir dalam kunjungan ini Bupati Lima Puluh Kota, Forkompinda Kab. Lima Puluh Kota, Direktur Lingkup Kementerian Kehutanan, Kepala UPT Lingkup Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Wali Nagari Taram, serta Kelompok Pengelolaan Perhutanan Sosial Wilayah Sumatera Barat.
