Jagadtani - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat terjadi kapan pun sehingga Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi dan meluncurkan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, di Jakarta, pada Kamis, (13/03).
Dengan peluncuran ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menko dan jajaran, serta para Pimpinan Kementerian/Lembaga, TNI POLRI dan Kejaksaan Agung, serta para Gubernur.
“Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Menko dan jajaran atas Peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla, juga atas fasilitasi dan kerjasama semua pihak yang telah terbangun dengan baik sampai dengan saat ini, khususnya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” ujar Menhut dalam rapat koordinasi tersebut.
Desk Koordinasi Penanganan Karhutla, leading sector -nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan pada konferensi pers di kantor Kemenko Polkam menyatakan, pembentukan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla merupakan arahan Yth. Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan yang memiliki dampak sangat luas, tidak hanya korban jiwa dan kerugian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya merambah lintas negara.
Menhut Raja Antoni menyebutkan jika peluncuran Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla, menjadi momentum sekaligus modalitas bangsa dalam menghadapi triple planetary crisis , yaitu perubahan iklim ( climate change ), pencemaran dan kerusakan lingkungan ( environmental degradation and pollution ) dan kehilangan keanekaragaman hayati ( biodiversity lost ).
Oleh karena itu, antisipasi kejadian karhutla sangat penting untuk dilakukan melalui koordinasi yang kuat antar elemen Pusat dan Daerah. Siklus pengendalian karhutla dimulai dengan pemantauan infromasi karhutla, dimana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah memiliki Sistem Sipongi yang menyediakan informasi karhutla. Melalui pemantauan berkala dan terus menerus akan diketahui fase-fase kejadian karhutla di Indonesia, yaitu (1) pra-krisis, (2) peringatan, (3) krisis, (4) pemulihan, dan (5) evaluasi dampak.
Menhut mencontohkan, dengan antisipasi yang baik oleh semua pihak, maka tahun 2024 yang lalu yang merupakan periode El Nino lemah – La Nina, terdapat penurunan akumulasi luas karhutla sebesar ± 784.387,86 ha (68%) dibandingkan periode tahun 2023 yang merupakan periode El Nino sedang-kuat. Bahkan jika dibandingkan baseline tahun 2019 penurunan akan lebih tinggi lagi, yaitu sebesar ± 1.272.452,52 ha (77%).
“Lesson learned dari keberhasilan penanganan karhutla tahun 2024 antara lain: kolaborasi, terpimpin, pencegahan dan penegakan hukum dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tepat waktu,” ujar Menteri Raja Antoni.
Menhut pun menyatakan dari analisis informasi karhutla, perlu diantisipasi kecenderungan karhutla yang saat ini bergeser ke daerah Timur Indonesia antara lain Nusa Tenggara, Papua Selatan, Jawa Timur, dan Maluku. Bergesernya kecenderungan ini menambah tinggi potensi krisis karhutla karena disaat bersamaan di daerah Sumatera dan Kalimantan masih tinggi potensi kejadian karhutlanya.
Mengantisipasi hal tersebut, Kemenhut telah mulai menurunkan tim lapangan untuk patroli, pencegahan dan pemadaman karhutla di tahun 2025 ini. Kemenhut juga telah menyiagakan Manggala Agni, Polhut, dan MPA untuk melakukan pengendalian karhutla. Aksi lapangan ini dilaksanakan dalam program "Siaga Ramadan" dimana selama bulan suci Ramadan Tim Kemenhut tetap aktif dalam kesiagaan menghadapi karhutla.
Selaras dengan itu, data prediksi BMKG menyebutkan meskipun di beberapa wilayah saat ini masih dalam musim penghujan, namun sudah mulai ada beberapa titik hotspot di beberapa daerah.
Menkopolkam berharap, dengan adanya desk ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla dan membangun sistem mitigasi serta pencegahan yang baik. “Kebakaran hutan tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak geopolitik di Kawasan,” ujar Menko.
