Pemerintah Antisipasi Krisis Pangan

“Jumlah petani kategori miskin sebanyak 2,44 juta untuk diberikan insentif, agar bisa menanam di periode berikutnya.”

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan, pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp600.000 bagi 2,44 juta petani.

“Pemerintah juga melihat pada saat ini untuk memberikan insentif kepada para petani. Jumlah petani kategori miskin sebanyak 2,44 juta untuk diberikan insentif, agar bisa menanam di periode berikutnya,” kata Airlangga seperti melansir ANTARA, belum lama ini.

Baca juga: Untung Besar Budidaya Nilam

Airlangga menyebut, hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema “Lanjutan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok” melalui “video conference” yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah akan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp600.000 di mana Rp300.000 merupakan bantuan tunai dan Rp300.000 itu sarana prasarana produksi pertanian,” tambahnya.

Bantuan itu sendiri akan diberikan selama tiga bulan ke depan.

“Sarana prasarana produksi tersebut terdiri dari bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya dan ini diharapkan periodenya selama tiga bulan dan teknisnya nanti akan segera diumumkan oleh Kementerian Pertanian,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menyatakan, stok beras nasional mencukupi menjelang hari raya Idul Fitri 2020, meski Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

“Kalau kita lihat dari produksi beras, di bulan April ini akan ada panen diperkirakan dan pada 2019 lalu puncaknya di Maret dan April, oleh karena itu cadangan beras secara keseluruhan tersedia,” tambahnya.

Total cadangan beras stok nasional sendiri mencapai 6,3 juta dan bagi provinsi yang terbatas, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) sendiri akan memasok stok tersebut.

Dilihat dari harga, harga beras per 27 April untuk beras medium di kisaran Rp11.800, sedangkan beras premium pada sekitar Rp12.750.

Airlangga menjelaskan, memang ada beberapa daerah yang mengalami cadangan terbatas, namun pemerintah akan memantau distribusi dan aliran stok beras.

“Tentunya nanti Bulog dan Kementerian Perdagangan akan melakukan operasi agar stok pangan di daerah bisa tercapai. Ada arahan Presiden tentunya untuk monitor kebutuhan pangan, kemudian ketersediaan beras baik di Bulog atau masyarakat, di penggilingan, dan di daerah-daerah,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, stok beras defisit di tujuh provinsi, namun ia tidak menyebut ketujuh provinsi tersebut.

“Pemerintah dalam rapat minggu lalu, juga memutuskan akan ada bantuan beras yang disampaikan Perum Bulog sebesar 450.000 ton yang akan diberikan kepada daerah yang akan dikoordinasi oleh Kementerian Sosial,” tambahnya.

Akan Buka Lahan Baru

Selain akan memberikan BLT, Presiden Jokowi juga meminta Badan Umum Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, dan Kementerian, untuk membuka lahan-lahan persawahan baru.

Airlangga menjelaskan, lahan yang akan dibuka sebagai areal persawahan tersebut merupakan lahan basah atau gambut di Kalimantan Tengah.

“Diperkirakan ada lebih dari 900.000 (hektare) lahan gambut, yang sudah siap sekitar 300 hektare. Selai itu, sawah baru juga akan dibuka di lahan BUMN seluas 200.000 hektare,” katanya melansir Katadata belum lama ini.

Saat ini, pemerintah juga tengah membuat perencanaan agar lahan-lahan tersebut, terutama lahan gambut bisa ditanami padi.

Menurutnya, langkah pembukaan sawah baru ini tergolong krusial. Meski yield-nya lebih rendah dibandingkan lahan lain, cara ini diperlukan demi mengantisipasi kekeringan yang akan melanda di beberapa negara dan di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan memantau tantangan alam apa yang akan terjadi pada paruh kedua 2020.

Pemantauan ini juga merupakan respons atas permintaan Jokowi sebelumnya saat membuka rapat terbatas.

Jokowi mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang sudah menyampaikan, tidak ada cuaca ekstrem di sepanjang 2020.

Namun, kemungkinan cuaca ekstrem tetap harus diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional.

Sebelumnya Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan, krisis pangan dunia berpotensi terjadi pada April dan Mei 2020.

Kondisi ini dapat terjadi karena rantai pasokan terganggu kebijakan negara-negara dalam menekan penyebaran Covid-19.

Pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) dan pembatasan sosial, menurut FAO, sangat memengaruhi sektor pertanian, khususnya di komoditas bernilai tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan.

Baca juga: Ekspor Lada di Tengah Pandemi

Alasannya, komoditas tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dalam produksinya.

Begitu pula dengan sektor peternakan, yang akan terpengaruh dalam hal pemenuhan pakan hewan ternak, proses penjagalan, serta pengolahan daging.

Sementara itu, komoditas bahan pokok yang padat modal relatif tidak berpengaruh.