Indonesia Gaungkan Kebijakan Strategis Sektor Kehutana UNFF20

Jagadtani - Dalam ajang 20th Session of the United Nations Forum on Forests (UNFF20) yang diselenggarakan pada 5 – 9 Mei 2025 di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti.

Pertemuan UNFF20 kali ini merupakan pertemuan teknis yang akan menghasilkan Chair’s Summary sebagai masukan terhadap pertemuan politis atau high-level 21st Session of the United Nations Forum on Forests (UNFF21) yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Pada sesi general discussion, Dirjen Laksmi Wijayanti selaku Ketua Delegasi RI menyampaikan bahwa berdasarkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, agenda pembangunan Indonesia memprioritaskan percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

"Indonesia Gaungkan Kebijakan Strategis Sektor Kehutanan pada Forum Kehutanan PBB ke-20"

“Sejalan dengan visi tersebut, Indonesia terus memperkuat kebijakan kehutanan untuk mengatasi tantangan keberlanjutan, termasuk: penguatan kebijakan tata kelola kehutanan dalam menjawab tantangan keberlanjutan, antara lain pengelolaan hutan lestari untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, transisi pengelolaan hutan berbasis kayu menjadi berbasis ekosistem dan masyarakat melalui multi-usaha kehutanan, pencegahan kebakaran hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati, peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta promosi perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan”, imbuh Dirjen Laksmi Wijayanti.

Dalam acara pembukaan, Mr. Ismail Belen dari Turki selaku Chair UNFF20, membuka dan memimpin pertemuan UNFF20. Pada sambutan pembukaannya, Mr. Belen menggarisbawahi pentingnya peran hutan dalam menjawab tantangan global melalui pengelolaan hutan lestari, investasi terhadap hutan yang sehat dan akses terhadap pengetahuan lokal dan praktek terbaik.

Tata kelola hutan berkelanjutan juga telah meletakkan dasar yang kuat bagi program FOLU Net Sink 2030. Program tersebut terus menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan, yang didukung oleh pembayaran berbasis hasil untuk pengurangan emisi, dapat memberikan hasil yang berdampak dan berkontribusi terhadap implementasi Rencana Strategis PBB untuk Kehutanan 2017–2030.