Melindungi Petani Pamo dengan AUTP
“Kami mendorong para kelompok tani agar mengikuti program AUTP yang dalam pelaksanaannya dapat menguntungkan petani padi.”
JAKARTA - Realisasi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Parigi Moutong mencapai 18.126,25 hektare atau 86,48% dari total pencapaian di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 20.959,65 ha.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Nelson Metubun mengatakan Kabupaten Parigi Moutong merupakan sentral produksi beras di Sulawesi Tengah.
Baca juga: Pemerintah Antisipasi Jatuhnya Harga Cabai
Namun, pemerintah daerah melalui Dinas TPHP menyadari konsekuensi jika terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi produksi padi terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Nelson mengklaim, banyaknya peserta AUTP di Kabupaten Parigi Moutong, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk melindungi para petani padi dari kemungkinan terburuk gagal panen.
"Kami mendorong para kelompok tani agar mengikuti program AUTP yang dalam pelaksanaannya dapat menguntungkan petani padi," jelasnya belum lama ini.
Ia juga menambahkan, AUTP merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) yang pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada para petani padi menghadapi faktor ketidakpastian dalam usaha tani padi.
"Asuransi Usaha Tani Padi adalah Solusi Kegagalan Panen," pungkasnya.
Ditambah, saat ini Indonesia akan memasuki musim kemarau.
Langkah Antisipasi Kementan
Selain AUTP, Kementerian Pertanian juga mencanangkan berbagai langkah antisipasi jika terjadi kekeringan lewat Gerakan Percepatan Tanam.
“Indonesia ini begitu luas. Kita membutuhkan upaya lebih keras. Lebih terpadu, bergotong royong, agar ketersediaan makanan 267 juta rakyat bisa kita sediakan lebih baik. Kalau kita pernah mengalami keberhasilan, maka tahun ini kita wujudkan keberhasilan yang lebih besar bagi negara,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam keterangan tertulis Kementan, Selasa (12/5) kemarin.
Percepatan ini, menurutnya, merupakan upaya antisipasi terjadinya kekeringan dengan memanfaatkan potensi hujan yang masih ada seperti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas.
Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Presiden Jokowi menyampaikan, ada beberapa wilayah yang akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya.
Menurut SYL, dari 34 provinsi, ada 8 provinsi andalan, 9 provinsi utama, dan 16 provinsi dalam pengembangan.
Dengan dukungan infrastruktur irigasi, jalan usahatani, KUR, asuransi usahatani dan sistem logistik dan distribusi, SYL bersama pemangku kepentingan pertanian lainnya optimis mampu menyediakan pangan dalam situasi pandemi Covid-19.
"Total luas areal musim tanam kedua atau musim gadu tahun 2020 sebesar 5,6 juta hektar. Insyaa Allah, para Gubernur, Bupati dan Kadis sudah komitmen, walau dalam situasi pandemi kita akan berusaha lebih keras untuk tetap berproduksi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan, kerja keras saja belum cukup, ada syarat-syarat penentu yang harus dilakukan.
"Semua itu bisa direalisasikan dengan syarat kita harus mempersiapkan pra-kondisi dengan menyiapkan benih, pupuk dan keperluan lain dengan menghitungnya secara presisi karena jika keliru maka fatal akibatnya,” ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Antisipasi Krisis Pangan
Selain itu, menurutnya yang harus dilakukan yaitu memperhatikan momentum.
SYL yang juga berpengalaman selama 25 tahun sebagai kepala daerah ini menegaskan, akan sisa-sia benih dan pupuk yang ada jika momentum tanam sudah lewat.
"Termasuk pengelolaan air. Kapan melakukan pompanisasi, membuka saluran dan sebagainya," jelasnya.
Lalu, menurutnya harus ada skala prioritas, karena dengan mengetahui prioritas maka program pemerintah akan efektif dan efisien.
