DPR RI Komisi IV Akan Panggil KKP
Jagad Tani - Menyoroti pembangunan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang dinilai berpotensi berdampak pada nelayan dan lingkungan. DPR RI Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan, akan mengadakan rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin (15/09).
“Ini sudah menjadi perbincangan hangat di Komisi IV, hari senin kita akan adakan raker Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami akan mempertanyakan secara detail apa yang sesungguhnya terjadi,” ungkap Daniel Johan selaku anggota Komisi IV DPR RI dalam keterangannya melalui video, Jumat (12/09).
Baca juga: Gibran: Mohon Libatkan Lebih Banyak Anak Muda
Ia menjelaskan bahwa, tujuan rapat tersebut nantinya akan mempertanyakan dua pertanyaan mendasar mengenai perizinan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar terutama, terhadap nelayan dan lingkungan.
"Kita ingin memastikan apakah perizinan ini sudah melakukan konsultasi publik, apakah sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan, dan bagaimana kajian AMDAL-nya," jelas Daniel.
Menurut Daniel, perizinan pembangunan seharusnya tidak hanya melihat aspek administratif semata, dan kepentingan tersebut harus diperhitungkan secara seimbang, mulai dari nelayan, masyarakat umum, investor hingga lingkungan. Mengingat lokasi tempat tanggul beton tersebut berada di DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan) Pelabuhan Marunda.
Bila dipahami secara sederhana, maka DLKr merupakan area inti operasional pelabuhan, sementara DLKp yaitu zona pendukung yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
“Keseimbangan kepentingan ini (akan) menjadi sangat penting dalam setiap kebijakan maupun peraturan perizinan yang sudah keluar (dari instansi terkait),” pungkasnya.
