Menyelamatkan Petani di Tengah Pandemi
“Ini menjadi dukungan tersendiri bagi petani agar tetap semangat dalam bertani di tengah pandemi Covid 19 seperti sekarang ini.”
JAKARTA - Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong layanan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian diapresiasi oleh berbagai pihak.
Salah satunya Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir.
Menurutnya, bantuan KUR sangat membantu kondisi para petani dan kelompok usaha tani yang terdampak langsung wabah COVID-19.
“Saya kira program KUR ini mampu membantu kondisi mereka (petani dan usaha tani) dalam menjalankan produksi dan usaha taninya. Kesempatan ini harus dimanfaatkan betul-betul dan jangan disia-siakan,” katanya dalam keterangan tertulis Kementan, Senin (1/6) kemarin.
Baca juga: Melindungi Petani Pamo dengan AUTP
Winarno mengatakan, dengan bantuan KUR, Indonesia bisa bertahan dari berbagai gejolak dan ancaman krisis pangan karena petani terus melakukan produksi.
Ia menilai langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
"Ini menjadi dukungan tersendiri bagi petani agar tetap semangat dalam bertani di tengah pandemi Covid 19 seperti sekarang ini," katanya.
Di sisi lain, Winarno berharap, pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih kepada petani.
Karena petani, lanjutnya, merupakan pahlawan pangan yang juga berada di garda terdepan melawan COVID-19.
"Untuk itu kita harus saling bekerja sama demi memastikan ketersediaan pangan terpenuhi. Kita juga harus memikirkan nasib para petani agar keberlangsungan pertanian Indonesia tetap terjaga," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (28/5) lalu menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan insentif kepada petani dan nelayan di tengah pandemi dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok.
"Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga yang kurang mampu termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin," kata Jokowi belum lama ini.
Selain dalam bentuk jaring pengaman sosial, Jokowi mengatakan pemerintah juga memberikan stimulus modal kerja dan subsidi bunga kredit.
“Program yang telah diputuskan dan tengah berjalan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 triliun untuk membantu para petani dan nelayan lewat kebijakan relaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit,” ujar Presiden.
Relaksasi tersebut menurutnya diberikan kepada penerima pembiayaan yang didapat melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, hingga pembiayaan dan bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pemberian bantuan kepada petani, sebagai stimulus agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat.
“Petani itu pejuang terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, keberlanjutan pertanian Indonesia harus kita jaga. Ada kurang lebih 2,76 juta petani yang masuk kategori miskin. Sebagai bagian dari anak bangsa, negara memperhatikan nasib mereka,” kata Syahrul belum lama ini.
Syahrul mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan bagi 2,76 juta petani miskin berupa dana tunai sebesar Rp300.000 per orang selama selama tiga bulan untuk pembelian Saprotan (Benih, Pupuk, Pestisida, dll).
Selain itu, menurutnya petani miskin juga akan mendapatkan biaya operasional sebesar Rp300.000.
Kementan sendiri mengklaim telah melakukan refocusing anggaran untuk penguatan produksi pertanian, baik untuk penyiapan benih atau bibit hingga alsintan.
Bahkan, untuk penguatan permodalan, pemerintah juga telah menyiapkan KUR, dengan alokasi dana Rp50 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh petani.
“Sampai pertengahan Mei ini, serapan KUR yang sudah disalurkan Kementan mencapai Rp17 triliun. Ini sangat menggembirakan karena insentif yang kita siapkan direspon positif petani,” pungkasnya.
Baca juga: Derita Petani Desa Poi Pascabanjir
Syahrul menambahkan, langkah-langkah kebijakan pangan yang dilakukan Pemerintah, yaitu percepatan tanam padi Masa tanam (MT) II, perbaikan sistem logistik pangan nasional dengan penyiapan buffer stock, pendirian lumbung pangan di provinsi dan kabupaten/kota, serta Komando Strategis Penggilingan Padi (Kostraling) di seluruh kecamatan.
"Jadi pemerintah tidak benar diskriminatif dalam membuat kebijakan buat petani. Secara simultan insentif pemerintah bermuara bagi rakyat, dan petani secara khusus. Kita harus bersama menjaga pangan Indonesia," tutupnya.
