Kembangkan Lahan Rawa Untuk Swasembada Pangan
Jagad Tani - Dalam mengawal pengembangan lahan rawa sebagai lahan potensial penyedia pangan masa depan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bersama Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjen AD) melakukan kerja sama untuk mendorong tercapainya swasembada pangan nasional sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU tahun 2024.
Berdasarkan data terakhir, lahan dengan survei investigasi desain (SID) tersedia mencapai 417.434 hektare (83%) sedangkan kontrak konstruksi sudah berjalan di 329.539 hektare (66%). Angka ini terus bergerak dan Kementan terus mendorong agar target optimalisasi lahan dapat tercapai.
Baca juga: Pangkas Rumput dengan Kambing Ala Google
“Dari hasil realisasi saat ini, memang masih belum memenuhi target, dan ini terus kita dorong,” ungkap Memet Darmawan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan dalam Workshop Pengawasan Program Optimasi Lahan Rawa TA 2025.
Adapun target optimasi lahan 2025 yang telah ditetapkan yakni seluas 500.000 hektare di 24 provinsi dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta petani sebagai ujung tombak.
Rekonsiliasi data, identifikasi kendala di lapangan, hingga perumusan solusi percepatan penyelesaian optimasi lahan merupakan upaya strategis yang harus dilakukan. Selain itu, pengawasan program juga perlu dilakukan, agar program dan kegiatan tidak hanya dinilai dari ketercapaian target tapi akuntabilitasnya (tanggung jawabnya) juga tetap terjaga.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur I, Itjen Kementan, Andry Asmara, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan intensif maupun periodik terkait kegiatan oplah di lapangan. Dirinya mengungkapkan, kunjungan ke lapangan telah dilaksanakan setiap dua bulan, sementara itu audit dilakukan pada akhir tahun.
Menurut Andry, rencananya pihaknya bersama Itjen TNI AD akan melaksanakan dua kali pengawalan lapangan di berbagai provinsi pelaksana Oplah pada awal Oktober dan pertengahan November 2025.
"Dengan pengawalan bersama, kita ingin memastikan pelaksanaan Oplah sesuai aturan, memberi rekomendasi perbaikan, sekaligus menjadi early warning system bagi program tahun anggaran 2025,” tuturnya.
