Deflasi di Maluku Picu Turunnya Harga Ikan
Jagad Tani - Kabupaten Maluku Tengah mencatat angka deflasi tertinggi di Provinsi Maluku pada Maret 2026 secara bulanan (month-to-month/mtm), yakni sebesar 1,40 persen, lebih tinggi dibandingkan Kota Ambon yang mengalami deflasi 0,43 persen.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku melaporkan, secara keseluruhan Maluku mengalami deflasi sebesar 0,75 persen (mtm) pada Maret 2026. Penurunan harga komoditas perikanan menjadi faktor utama yang mendorong deflasi tersebut.
Baca juga: Indonesia Ekspor Bumbu dan Makanan Siap Saji
Plt Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa turunnya harga ikan seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang memberikan andil besar terhadap deflasi.
“Penurunan harga komoditas perikanan tersebut didukung oleh kondisi meteorologi maritim yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan,” ujarnya dikutip dari Antara Selasa (07/04).
Ia merinci, komoditas ikan layang menyumbang deflasi sebesar 0,36 persen, diikuti ikan selar 0,23 persen, ikan tongkol 0,16 persen, dan ikan cakalang 0,12 persen.
Selain peningkatan produksi, penurunan harga juga dipengaruhi intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan tangkap serta pelaksanaan operasi pasar melalui penjualan ikan beku dengan harga lebih rendah dibandingkan ikan segar.
Secara spasial, deflasi di Maluku terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Namun, laju deflasi tertahan oleh inflasi di Kota Tual yang tercatat sebesar 0,37 persen (mtm).
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 3,40 persen, menurun dari bulan sebelumnya yang mencapai 5,97 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Penurunan inflasi juga dipengaruhi oleh turunnya harga emas global yang berdampak pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
"Ke depan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sepanjang 2026 dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi," tukasnya.
