Mentan: Swasembada Tak Harus Nol Impor Pangan
Jagad Tani - Masih banyaknya kekeliruan dalam memahami konsep dasar pangan. Istilah swasembada (Self-sufficiency), ketahanan pangan (food security), hingga kedaulatan pangan memiliki makna yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, definisi umum yang digunakan secara internasional, swasembada pangan tidak berarti impor harus nol persen.
Baca juga: Sekolah Pertanian Jadi Jujukan Perayaan Hardiknas Jateng
Dilanjutkan, bila mengacu FAO (Food and Agriculture Organization), suatu negara masih dikategorikan swasembada apabila impor pangan pokok strategis tidak melebihi 10% dari total kebutuhan konsumsi nasional.
“Nah ini kadang tidak paham. Swasembada pangan itu impor maksimal 10%, itu konsensus kita. Jadi kalau impor masih di bawah 10%, itu masih disebut swasembada,” jelasnya pada Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS) di Four Points, Makassar, Sabtu (02/04) lalu.
Sementara untuk ketahanan pangan, impor maupun produksi dalam negeri dinilai dalam keadaan cukup, sehingga kebutuhan pangan terpenuhi. Disinggung juga soal pentingnya pemahaman tentang kedaulatan pangan sebagai kemampuan negara mengelola sistem pangan secara mandiri.
“Kadang orang tidak mengerti apa itu swasembada, apa itu food security, apa itu food sovereignty. Ini yang harus diluruskan,” tegasnya.
Bahkan dipaparkan juga soal capaian stok beras nasional yang mencapai 5 juta ton pada bulan April 2026, dan membandingkannya dengan capaian masa lalu pada era Presiden Soeharto yang berada di kisaran 2,75 juta ton.
“Ini nilainya Rp60 triliun dan diaudit oleh BPK. Kalau tidak benar, saya katakan dipenjara semua,” tegasnya.
Dilanjutkan jika Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Sementara, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif. PDB sektor pertanian pada 2025 tumbuh 5,74%, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan Indonesia mengendalikan impor, maka berdampak terhadap pasar global. Sebab, penghentian impor beras dalam jumlah besar membuat harga dunia turun.
“Dari 660 dolar turun menjadi 340 dolar. Dari Rp11.000 menjadi Rp5.700 per kilo. Kenapa? Karena Indonesia importir terbesar dunia, 7 juta ton selama dua tahun,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan penghentian impor beras dari luar negeri tersebut berdampak langsung pada 33 negara dan memengaruhi 176 negara lainnya secara global.
“Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia swasembada pangan, protein, dan energi,” tukasnya.
