Dunia Krisis Pupuk, Indonesia Justru Turunkan Harga
Jagad Tani - Pada saat harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40% akibat gangguan pasokan global, Indonesia justru mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Sejak bulan Februari 2026, Selat Hormuz ditutup sebagai konsekuensi dari konflik di Timur Tengah, jalur ini merupakan jalur dari sepertiga perdagangan pupuk global, kondisi ini membuat China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.
Baca juga: Regulasi Baru Jamin Keselamatan Awak Kapal Perikanan
Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40% dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.
Kebijakan penurunan 20% harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA. Adapun langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk disiapkan.
Penurunan harga pupuk bersubsidi, tentu dapat menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global. Di sisi distribusi, bahkan sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.
Selain itu, akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, tujuannya supaya pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.
Bukan hanya itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, agar dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.
Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, di tengah tekanan harga global.
Dengan demikian, dua ujung rantai produksi ini bisa menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah.
Melansir dari laman Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari China dan kawasan Teluk.
Krisis pupuk global memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam yang memasok hampir 80% kebutuhan beras Filipina mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya. Filipina yang bergantung pada China untuk 75% kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.
Sementara Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari China dan 32% dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi.
Sedangkan Indonesia justru berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi.
"Ketahanan pangan Indonesia sangat kokoh di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton," tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Kondisi ini memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.
