Waspadai Fenomena Penjualan Sapi Gelonggongan Saat Iduladha
Jagad Tani - Pengawasan perdagangan hewan kurban jelang Iduladha 2026 harus dilakukan secara massif dan tidak hanya bersifat administratif belaka untuk mengantisipasi fenomena penjualan sapi gelonggongan yang kerap terjadi di musim kurban.
“Pengawasan tata niaga hewan kurban tidak boleh longgar demi menjaga kepercayaan dan kesehatan masyarakat,” ungkap Daniel Johan selaku anggota Komisi IV DPR RI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (25/05).
Baca juga: Modal Rp1,5 Juta Sudah Dapat Domba 20Kg
Menurutnya, situasi ketika permintaan hewan kurban meningkat, negara perlu memastikan stabilitas pasokan tidak mengorbankan kualitas, kesehatan, dan kelayakan hewan yang beredar. Karena selain masalah kesehatan, juga menyangkut perlindungan konsumen.
“Ruang manipulasi bobot hewan dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat yang sering terjadi setiap musim kurban, harus bisa diatasi,” lanjut Daniel.
Lebih lanjut, Daniel menjelaskan berbagai persoalan yang muncul di musim kurban berkaitan langsung dengan kualitas pangan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap perdagangan hewan kurban.
“Sapi gelonggongan bukan hanya merugikan pembeli secara ekonomi akibat kualitas daging yang menurun, tetapi juga dapat memengaruhi standar kesehatan konsumsi masyarakat apabila pengawasan kesehatan hewan tidak dilakukan secara ketat sejak distribusi hingga pemotongan,” jelasnya.
Daniel menilai pengawasan terpadu terhadap lalu lintas dan perdagangan hewan kurban harus dilakukan, termasuk pemeriksaan kesehatan ternak di titik distribusi, pasar hewan, lokasi penjualan sementara, hingga rumah potong hewan.
Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi ternak.
“Ancaman PMK dan LSD berdampak luas terhadap kesehatan hewan nasional dan stabilitas ekonomi peternak rakyat. Maka antisipasi harus betul-betul serius dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai indikator kesehatan hewan kurban menjadi celah yang dimanfaatkan oknum pedagang nakal.
Sehingga melalui edukasi kesehatan hewan kurban, publik bisa mengenal ciri hewan sehat, keaslian sertifikat kesehatan ternak, hingga pentingnya membeli hewan kurban dari tempat penjualan yang berada di bawah pengawasan resmil.
“Tentunya hal tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi lebih besar terhadap tata kelola peternakan, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat, layak, dan sesuai prinsip syariat maupun standar kesehatan nasional,” tukasnya.
