Atasi Kemarau Panjang, BMKG Siapkan Modifikasi Cuaca
Jagad Tani - Fenomena El Nino 2026 telah aktif dan diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berpotensi mencapai level kuat, sehingga dapat memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi panjang di Indonesia.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat terbatas mengenai Penanganan Cuaca Ekstrem dan Penanganan Bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7), mengatakan jika El Nino terjadi ketika suhu di permukaan laut alami kenaikan.
Baca juga: Tanam PM-AAS, Bone Perkuat Modernisasi Pertanian
"(Lokasi) tepatnya (berada) di tengah Samudra Pasifik, (suhunya) naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino Kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya,” ungkap Faisal.
Berdasarkan hasil pantauan BMKG, Indian Ocean Dipole (IOD) berada pada fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026. Puncak musim kemarau 2026 umumnya terjadi pada Agustus (48,84%), dan berlanjut pada September sebesar 25,41%.
Menurut Faisal, terdapat dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi El Nino tahun ini. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya.
"Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” terangnya.
Risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan puncaknya pada Agustus hingga September 2026, terutama di Sumatera dan Kalimantan. BMKG mengidentifikasi lima provinsi yang memerlukan pemantauan dan pengawasan, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi langkah preventif menghadapi dampak El Nino. Pelaksanaan OMC dilakukan berbasis data yang memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah gambut, serta pemantauan titik panas (hotspot).
“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.
Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air pada waduk-waduk penting, seperti di kawasan Danau Toba guna menjaga tinggi muka air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, serta operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Pada sektor pengelolaan lahan, BMKG mendorong penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.
Sementara di sektor pangan dan pertanian, percepatan waktu tanam dilakukan sebelum periode kekurangan air mencapai puncaknya, penggunaan varietas tanaman berumur genjah, serta pembatasan ekspansi pertanian di wilayah yang sangat rentan terhadap kekeringan.
Langkah antisipasi inflasi pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan informasi prediksi musim, penguatan sistem pemantauan harga dan produksi, serta peningkatan koordinasi kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan.
Penguatan koordinasi lintas sektor ini berfungsi untuk menjaga ketahanan sumber daya air, menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi.
