Bantu Serapan Petani, Pengaturan Impor Tembakau Diperlukan

Jagad Tani - Kebijakan pengendalian tata niaga impor tembakau perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional, agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan, sehingga produksi petani dalam negeri terserap. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Heryawan (Aher) selaku Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada gelaran Festival Aspirasi BAM terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/9).

Baca juga: Gunakan Jaring Crawl, Nelayan Pasuruan Diamankan

“Tata niaga impor tembakau itu harus dikendalikan. Mungkin kalau dihentikan karena masih kurang tembakau kita, tidak mungkin, tapi dikendalikan,” ujar Aher melalui keterangan tertulisnya di Parlementeria. 

Menurutnya, impor tembakau memiliki karakter berbeda dengan impor komoditas pangan yang langsung dikonsumsi masyarakat. Tembakau impor menjadi bahan baku industri sehingga, perusahaan memiliki ruang untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi petani dalam negeri.

“Tinggal ada komitmen perusahaan oleh negara dibuat berkomitmen untuk menyerap hasil tembakau masyarakat. Selesai, impor juga akan berkurang dengan sendirinya,” terang Aher.

Dilanjutkan Aher, impor seharusnya digunakan untuk menutup kekurangan yang belum mampu dipasok oleh produksi domestik, bukan malah menggantikan komoditas yang bisa disediakan petani lokal. “Impor seperlunya saja sebagai material ekonomi. Ketika kita punya produksi cukup untuk 90% atau 80%, impor kurangnya,” tegasnya.

Kebijakan itu dinilai penting, di tengah kekhawatiran petani terhadap peningkatan impor yang berpotensi mengurangi serapan tembakau lokal. Selain itu, kebijakan terkait aspek kesehatan, berupa pengaturan tar dan nikotin, juga perlu diperhitungkan dampaknya terhadap penggunaan bahan baku dalam negeri.

Selain tembakau, penguatan produksi bawang putih lokal juga disoroti, dalam forum itu disebut bawang putih lokal memiliki karakteristik dan kekuatan rasa yang berbeda sehingga kebutuhan penggunaannya dapat lebih sedikit dibandingkan produk impor.

Menurutnya, keunggulan tersebut perlu diperkuat dengan kajian agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Upaya menuju swasembada bawang putih juga dinilai perlu disusun secara bertahap, mulai dari ketersediaan benih hingga peningkatan produksi.

“Kalau kemudian kita sangat memungkinkan untuk sampai kepada swasembada, mengapa tidak? Urusan bibit kan tinggal dibuat tahapan-tahapan, tahun berapa kita swasembada bibit yang berakibat pada swasembada produksi,” tukas Aher.