Mitigasi Bencana Penting untuk Lindungi Petani dan Mata Pencaharian
Jagad Tani – Mitigasi bencana dan edukasi masyarakat secara berkala menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Humanitarian Affairs Analyst UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Titi Moektijasih, menjelaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga terkait, organisasi nonpemerintah hingga masyarakat.
Baca juga: Ikan Nelayan Rempang Masuk ke Pasar Batam
“Bencana itu menghancurkan aset, mata pencaharian, hasil pembangunan. Yang pastinya bahwa memang bagaimana kemudian kita sebagai penduduk di wilayah Indonesia yang rentan bencana, itu bisa memahami bahwa pengurangan risiko bencana itu menjadi kunci,” ungkapnya Selasa (13/10) melalui Zoom Meeting pada rangkaian acara #UrbanOctober Budi Luhur 2026.
Menurutnya, aksi antisipasi berbasis peringatan dini perlu ditopang tiga pilar, pilar pertama yakni informasi peringatan dini. Pilar kedua, kesepakatan aksi dini antara pemerintah daerah (Pemda), organisasi perangkat daerah (OPD), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pilar ketiga merupakan pendanaan.
Tentunya bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, menjalankan kesiapsiagaan tersebut penting untuk melindungi aset, ternak, dan sumber penghidupan ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, informasi peringatan dini dari lembaga terkait perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan sekadar diterima sebagai informasi.
“Karena memang pengurangan risiko bencana itu kunci utamanya ada di masyarakat dan yang berada dekat dengan masyarakat biasanya. Tentunya (dalam hal ini) adalah teman-teman NGO, teman-teman dari KSB (Kampung Siaga Bencana) atau Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang menjadi kunci-kunci koordinasi,” jelasnya.
Titi menambahkan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan edukasi secara berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko di wilayahnya serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan sebelum dan saat bencana terjadi.
Selain itu, informasi mengenai peringatan dini dari lembaga terkait, seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk status gunung api, hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah, lanjut Titi, perlu menyiapkan koordinasi, jalur evakuasi, serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan sebelum dan saat bencana terjadi.
"Nah infrastruktur untuk evakuasi, kemudian juga jalur-jalur, itu sudah harus disiapkan sebelum adanya peringatan dini, dan ketika peringatan dini keluar, maka teman-teman masyarakat bisa paham ke mana dia harus lari. Kemudian misalnya saja kalau di desa, apa yang dilakukan dengan penyiapan evakuasinya, kemudian juga ke mana livestock-nya atau hewan peliharaannya itu harus diarahkan," ucapnya.
Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal, relawan, dan organisasi nonpemerintah dalam membangun ketangguhan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, upaya mitigasi diharapkan tidak hanya menjadi respons ketika bencana terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan sehari-hari.
“Jadi yang pertama, kolaborasi. Tidak mungkin upaya pengurangan risiko bencana berhasil, tanpa kolaborasi. Dan juga peran penting dari masyarakat yang menjadi elemen front line-nya, yang menjadi ujung tombak ketika bencana terjadi,” imbuhnya.
