Tata Kelola Dibenahi, Izin Beras Fortifikasi Ditahan

Jagad Tani - Adanya temuan pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi beberapa waktu lalu, membuat penerbitan izin produksi dihentikan sementara, demi memastikan produk yang beredar memenuhi standar gizi dan mutu.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan agar penerbitan izin baru tidak boleh berjalan sebelum tata kelola beras fortifikasi dibenahi, sehingga produsen yang diduga memasarkan produk tidak sesuai persyaratan, bisa ditelusuri secara ketat. 

Baca juga: Integrasi Lebah Madu dan Pertanian Hasilkan Cuan

“Udah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua”, ujar Kepala Bapanas Amran di Jakarta, dikutip Rabu (11/11). 

Adapun penindakan yang dilakukan, yakni dengan menelusuri produk bermasalah hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel.

“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel”, jelasnya.

Upaya penegakan hukum juga menunjukkan perkembangan melalui penetapan tersangka dalam perkara penyimpangan di sektor perberasan. Amran menyampaikan, dalam kurun waktu 2 minggu, 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sekarang sudah tersangka 36 dalam 2 minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus”, terang Amran.“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar."

Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan jika kebijakan moratorium berlaku pada  pengajuan izin baru dari pelaku usaha yang ingin memproduksi beras fortifikasi. 

Di Jawa Timur, terdapat delapan pelaku usaha yang kembali mengajukan permohonan produksi. Namun, seluruh pengajuan belum dapat diproses sampai pembenahan tata kelola diselesaikan dan persyaratan produksi dipastikan dapat dipenuhi.

"Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” tambahnya..

Moratorium izin dan evaluasi persyaratan produksi jadi langkah perbaikan tata kelola beras fortifikasi. Penerbitan izin akan dilakukan setelah produsen memenuhi ketentuan yang berlaku, agar beras fortifikasi yang beredar sesuai dengan klaim kandungan gizi dan standar mutu yang ditetapkan.