105.404 KPM Kabupaten Madiun Terima Bantuan Beras
Jagad Tani - Launching penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun periode Oktober hingga Desember 2026 berlangsung di Kantor Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Jumat (13/11).
Menurut Bupati Madiun, Hari Wuryanto, program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Baca juga: GPM Dorong Efisiensi Pertanian Lewat Mesin dan Sparepart
“Saat ini kenaikan harga luar biasa, yang juga dipengaruhi kondisi global dan dirasakan oleh seluruh dunia. Kita harus menghadapi kondisi ini bersama-sama. Alhamdulillah, Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi bantuan yang luar biasa,” jelas Hari.
Adapun program bantuan pangan ini dialokasikan bagi masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil 1- 4, dan di Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi sebanyak 105.404 keluarga penerima manfaat atau sekitar 33% dari jumlah keluarga Kabupaten Madiun.
Setiap keluarga yang menerima bantuan beras tersebut, akan mendapatkan sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram.
"Mudah-mudahan bantuan ini betul-betul bisa membantu masyarakat Kabupaten Madiun," ungkap Hari Wuryanto pada kegiatan launching program bantuan yang dilakukan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Madiun tersebut.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, menyampaikan bahwa Kabupaten Madiun memperoleh alokasi bantuan pangan sebanyak 105.404 keluarga penerima manfaat.
“Desa Purworejo sendiri kuantumnya sebanyak 419 penerima bantuan pangan. Sedangkan untuk Kabupaten Madiun totalnya 105.404 penerima. Jika dikalikan dengan alokasi 30 kilogram per penerima, jumlah beras yang akan didistribusikan mencapai 3.162.120 kilogram,” jelas Agung.
Ditambahkan pula bahwa, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan pangan.
"Bulog juga memastikan beras yang disalurkan layak konsumsi dan memenuhi standar kualitas. Apabila ditemukan beras yang tidak sesuai atau terdapat keluhan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui pemerintah desa untuk ditindaklanjuti oleh pihak Bulog," imbuhnya.
