Jaga Keseimbangan Harga, Bapanas Tetapkan HPP Jagung
Jagad Tani - Demi menjaga keseimbangan harga jagung nasional dan melindungi kesejahteraan petani, pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung.
Adapun HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 14% ditetapkan Rp6.400 per kilogram (kg) di tingkat gudang Perum Bulog, dan pembelian jagung kadar air 18-20% di Rp5.500 per kg. Di sisi peternak, harga acuan jagung pipilan kering dengan kadar air 15% ditetapkan Rp5.800 per kg di tingkat peternak.
Baca juga: Cegah PMK, 20 Sapi Pesisir Selatan Divaksinasi
Ketentuan itu tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026, merujuk Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan bahwa penetapan HPP jagung merupakan bentuk keberpihakan negara kepada petani, yang diimbangi jaminan harga pakan terjangkau bagi peternak.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkaul” ujar Hermawan, dikutip Minggu (15/11).
Keseimbangan kedua kepentingan tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional, dan petani didorong untuk menjual jagungnya kepada Bulog.
Ketika harga di tingkat petani turun, Bulog wajib membeli sesuai HPP, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menugaskan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan tersebut kemudian disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, yang pada Oktober 2026 mendapat tambahan alokasi 150 ribu ton.
Hermawan menjelaskan, HPP adalah harga yang digunakan pemerintah melalui Perum Bulog ketika membeli jagung dari petani, dan berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah, bukan batas atas.
Oleh karena itu, petani tetap boleh menjual jagungnya di atas HPP apabila kondisi pasar sedang baik. Transaksi tersebut tidak melanggar aturan, sebab Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual jagung di tingkat petani.
“Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan,” tegas Hermawan.
Surat edaran tersebut menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga SPHP, karena pemerintah telah memberikan subsidi sekitar Rp160 triliun pada 2026.
Para pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau penarikan pangan pokok dari peredaran. Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkannya kepada penyidik, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
“Negara (harus) hadir di hulu dan hilir sekaligus. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan,” tegas Hermawan.
