Komisi IV Usulkan Pembentukan BUMN Pakan Ternak
Jagad Tani - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong agar badan usaha milik negara (BUMN) yang khusus menangani pakan segera dibentuk, supaya pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan disubsidi seperti pupuk.
"Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan," ujar Siti Hediati usai Kunjungan Kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dikutip Minggu (13/11).
Baca juga: Cegah PMK, 20 Sapi Pesisir Selatan Divaksinasi
Menurutnya, Komisi IV selalu menerima keluhan soal pakan, baik dari peternak maupun pembudidaya ikan. Sehingga urusan pakan ini bisa segera ditangani, dan diharapkan agar produksi pakan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Kalau bisa nanti pabrik-pabrik pakannya tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, gitu, Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan-pakan daripada ternak dan ikan ini," ungkap Politisi yang akrab disapa Titik ini.
Usulan tersebut sejalan dengan aspirasi dalam diskusi yang dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu, serta pembudidaya dan penyuluh perikanan.
"Kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan," jelasnya.
Perwakilan penyuluh perikanan menyampaikan, hampir 85% biaya produksi pembudidaya berasal dari pakan. Harga pakan tahun ini sudah empat kali naik, sementara harga jual ikan tidak ikut naik.
Tb. Haeru Rahayu turut menyampaikan bahwa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya saat ini hanya ada di 15 lokasi di seluruh Indonesia, dan KKP tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.
Bahkan BPBAT Mandiangin menjadi satu-satunya yang ada di Kalimantan, sekaligus tempat pembenihan ikan lokal seperti ikan gabus dan ikan belida, untuk kemudian dipasok ke seluruh Kalimantan. Sehingga perlu dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi lain.
Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra juga mengusulkan agar pemerintah mulai memikirkan pakan bersubsidi. Menurutnya, bantuan sarana budi daya tidak akan bertahan lama tanpa dukungan pakan.
"Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," tukas Ketut.
