Ekspor Karet Alam Kini Punya Aturan Baru
Jagad Tani - Regulasi ekspor karet alam Indonesia kini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor.
Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang, hal ini dilakukan karena melihat dinamika di lapangan serta masukan para pemangku kepentingan, agar adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Baca juga: Dua KWT Polewali Mandar Terima Bantuan Pertanian
“Penyempurnaan regulasi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan ketentuan sebelumnya,” ujar Moga dalam sosialisasi secara daring pada Kamis (12/11) lalu.
Dilanjutkan Moga, melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha ini, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, serta mendukung kelancaran ekspor tanpa harus mengurangi prinsip pengendalian mutu.
Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco menilai, karet alam merupakan salah satu komoditas ekspor strategis Indonesia yang berperan penting dalam perdagangan internasional.
Ia pun menjelaskan bahwa, daya saing komoditas ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pasar, tetapi juga oleh konsistensi mutu, ketertelusuran produk, kepastian identitas produsen, serta kredibilitas sistem pengendalian mutu.
Permendag Nomor 26 Tahun 2026 memuat tiga perubahan utama. Pertama, penyempurnaan ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR), khususnya terkait penggunaan kembali kode TPP SIR yang telah dimiliki eksportir produsen apabila terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan.
Perubahan tersebut juga mengatur mekanisme perpanjangan TPP SIR setelah masa berlakunya berakhir.
Kedua, pengaturan penerbitan Letter of Confirmation (LoC) sebagai dokumen pendukung ekspor karet alam ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan memperjelas prosedur penerbitan LoC sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian dalam memenuhi persyaratan dokumen ekspor ke negara tujuan.
Ketiga, penyempurnaan ketentuan ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran. Perubahan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas jumlah atau alokasi ekspor karet alam untuk kedua keperluan tersebut.
“Pengaturan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya menyeimbangkan kepentingan pengendalian mutu dengan kebutuhan dunia usaha. Produk ekspor harus memenuhi persyaratan mutu dan memiliki ketertelusuran yang jelas,” jelas Sukoco.
Di sisi lain, lanjutnya, pelaku usaha juga membutuhkan prosedur yang sederhana dan kepastian pelayanan agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan efisien.
Ia menilai, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga kesiapan sistem pelayanan serta pemahaman dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, peningkatan daya saing karet alam Indonesia membutuhkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan lembaga penilaian kesesuaian menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan ketentuan ekspor berjalan efektif.
“Pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat pengendalian mutu, dan mendukung kemudahan berusaha. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan menjaga konsistensi mutu dan memenuhi persyaratan ekspor untuk mempertahankan kepercayaan pembeli internasional,” terangnya.
Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Erwin Tunas, mengapresiasi terbitnya Permendag Nomor 26 Tahun 2026 karena dinilai memberi solusi atas kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam proses perpanjangan TPP SIR.
“Dengan adanya kepastian pengaturan ini, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pembeli sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekspor,” tukas Erwin.

