• 17 November 2026

Prosedur Impor Karantina Tumbuhan yang Wajib Diketahui

uploads/news/2026/11/prosedur-impor-karantina-tumbuhan-79240418514ad98.jpeg

Jagad Tani - Dalam melakukan kegiatan impor tumbuhan, produk olahan, hingga Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari luar negeri, Sahabat Tani tentu harus mempersiapkan persyaratan dan mengetahui prosedur lengkapnya.

Hal tersebut dikarenakan kegiatan impor bukan hanya memindahkan barang secara fisik, tapi juga turut membawa risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit tumbuhan yang bisa membahayakan sumber daya hayati di Indonesia.

Baca juga: RKPS Hutan Adat di Mentawai Bakal Disusun

Oleh karena itu, agar importasi yang dilakukan Sahabat Tani ini bisa berjalan dengan lancar, maka prosedur impor karantina tumbuhan berikut perlu diterapkan.

Pada poin pertama, tentunya komoditas yang masuk ke Indonesia harus melalui proses Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT). Hal ini dapat dilakukan dengan pengecekan melalui website Karantina Indonesia lalu cari Akses Layanan dan klik phyto-req.

Setelah itu, ajukan laporan pemasukan komoditas tumbuhan dan produknya ke Badan Karantina Indonesia melalui https://s.id/ssmqcimpor dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun persyaratan Impor Karantina Tumbuhan wajib dilengkapi sertifikat fitosanitari (Phytosanitary Certificate) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Negara asal komoditas.

Sebelum tumbuhan atau produknya dikirim ke Indonesia, juga wajib dilengkapi dengan dokumen Prior Notice, yang telah dibuat oleh eksportir di negara asal melalui notice.karantinaindonesia.go.id.

Mengajukan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau Tempat Lain (TL) jika tumbuhan atau produknya tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan (bandara/ pelabuhan).

Jika komoditas berupa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) wajib dilengkapi dengan CoA yang dikeluarkan oleh laboratorium teregistrasi Badan Karantina Indonesia di Negara Asal, cek melalui layanan phytoreq.

Untuk komoditas berupa bibit, dilengkapi dengan surat izin pemasukan dari Kementerian Pertanian. Jika dokumen lengkap dan sah, serta hasil pemeriksaan fisik menyatakan komoditas sehat, aman serta telah memenuhi persyaratan, maka Barantin akan mengeluarkan sertifikat pelepasan karantina.

Besaran dan jumlah biaya PNBP karantina mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2024 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan disetorkan ke rekening negara (bukan rekening pribadi) melalui e-billing.

Setelah semua proses selesai, maka komoditas tersebut sudah dapat Sahabat Tani lalulintaskan ke wilayah Indonesia.

Related News