Perlu Adanya Sekolah Peternakan Rakyat

“Tidak harus selalu bergantung pada pemerintah dan juga bisa ke peternak rakyat untuk tegaknya keadilan ekonomi.”

JAKARTA - Isu terkait swasembada daging masih terus bergulir, baik terkait dengan daging sapi maupun unggas.

Namun demikian, daging unggas terutama ayam negeri sudah mengalami surplus.

Masalahnya, daging unggas rentan mengalami oversupply, sehingga pengelolaannya agak sulit.

Menurut, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University dari Fakultas Peternakan, Prof. Muladno Basar mengatakan, penerapan konsep sekolah peternakan rakyat (SPR) dinilai akan membantu para peternak kecil untuk bertahan hidup di industri perunggasan.

Dalam Talkshow Daring Seri-4 dengan topik “Kebijakan Berbasis Evidence dalam Pengendalian Oversupply Perunggasan” belum lama ini, ia menyebutkan, secara makro, kondisi industri perunggasan saat ini cukup mengkhawatirkan.

Baca juga: Usaha Ternak Puyuh Tanpa Modal!

Penurunan harga ayam hidup telah berlangsung sekitar dua tahun terakhir dan makin diperparah oleh pandemi COVID-19.

Di sisi lain, harga daging ayam tetap tinggi, sehingga menyebabkan oversupply.

Hal tersebut mengindikasikan ada sesuatu hal yang janggal, sehingga peternak kecil sangat dirugikan.

Ia menyebut, penampungan live bird untuk menyimpan unggas dalam bentuk hidup maupun beku juga belum ada kesiapan yang jelas.

Padahal, dengan adanya penampungan live bird akan membantu menurunkan harga daging ayam di pasaran.

“Sehingga, perlu ada kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif. Namun, tidak harus selalu bergantung pada pemerintah dan juga bisa ke peternak rakyat untuk tegaknya keadilan ekonomi,” ungkapnya dalam keterangan resmi IPB University belum lama ini.

Berdasarkan data supply and demand per 2021, kejadian oversupply sudah hampir menyentuh setengah miliar ekor.

Untuk membantu mengatasi masalah tersebut dan mendongkrak kesejahteraan peternak rakyat, ia menekankan pentingnya pengimplementasian SPR sebagai salah satu jalan yang dinilai efektif.

Kegiatan tersebut berguna untuk membangun sinergi antara pemerintah, koperasi, perguruan tinggi dengan mitra bisnis yang kini masih dalam tahap perintisan.  

“Jadi semua harus terikat, komitmen perguruan tinggi sebagai penyedia IPTEK serta menjaga independensi dan kredibilitas. Sedangkan pemerintah kabupaten menjamin regulasi yang kondusif, lalu pemerintah pusat selalu mendukung kebutuhan koperasi untuk tetap bersatu, asalkan koperasi selalu komitmen,” urainya.

Dengan begitu, menurutnya peternak kecil dapat mudah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai vendor serta melakukan kegiatan  budidaya dan farm estate.

Sehingga, ada kesempatan untuk mengembangkan ekonomi, pendidikan dan rekreasi dengan dikawal oleh empat instansi.

Baca juga: Beternak Demi Wujudkan SDM Lingkungan

Sedangkan produk yang dihasilkan dapat berbentuk trading maupun langsung dijual ke pasaran.

Koordinator Unggas dan Aneka Ternak, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Iqbal Alim menyebutkan, pemerintah sendiri telah berupaya mengatasi oversupply dengan jalan cutting atau penyesuaian produksi.

Pelaksanaan cutting tersebut dilakukan melalui pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Selain itu, dikatakannya, upaya perlindungan peternak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dilakukan dengan merujuk kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

"Dengan didukung model kerjasama yang bersifat saling ketergantungan dimana perusahaan terintegrasi memberikan jaminan terhadap kelompok peternak untuk menciptakan harga pasar yang sesuai, " jelasnya.