Tunas Bangkit Kedelai Demi Kejar Swasembada
Jagadtani.com - Pemerintah menargetkan swasembada kedelai di tahun 2026 dengan areal tanam mencapai 900 ribu hektar di seluruh Indonesia. Target tersebut dapat dicapai dengan dukungan petani yang turut serta menanam kedelai dari tahun ke tahun.
Hal ini disampaikan Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Yuris Tiyanto, dalam kegiatan Gerakan Tanam Kedelai di Desa Burikan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).
Baca juga: 6 Cara membuat batik ecoprint
Gerakan tanam kedelai di Desa Burikan ini menggunakan lahan seluas 200 hektar dan bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM sebagai pembina petani. Selain itu, juga menggandeng pihak swasta untuk menjamin keterserapan serta kesesuaian harga hasil panen kedelai petani lokal.
Yuris mengatakan, kegiatan Gerakan Tanam Kedelai digelar dalam rangka pencanangan Tunas Bangkit Kedelai sebagai langkah peningkatan produktivitas kedelai nasional.
Pemerintah menargetkan swasembada kedelai di tahun 2026 dengan areal tanam mencapai 900 ribu hektar. Sementara, Kabupaten Klaten ditunjuk sebagai daerah pioneer gerakan Tunas Bangkit Kedelai karena dinilai sebagai daerah potensial penghasil kedelai.
“Hari ini juga kami mencanangkan Tunas Bangkit Kedelai, ini pertama kali di Indonesia membangkitkan kedelai melalui Klaten. Tunas-tunas bangkit kedelai ini akan mewakili kami untuk mengembangkan kedelai keseluruhan bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan kedelai ini akan bangkit terus guna mengurangi impor kedelai yang selama 25 tahun kita melakukan impor kedelai,” ujarnya.
Yuris menambahkan saat ini kebutuhan kedelai dalam negeri baru bisa dipenuhi sebanyak 30 persen. Melalui gerakan ini, diharapkan persentasenya meningkat dan mengurangi ketergantungan impor.
Kendati demikian, kebangkitan kedelai nasional ini butuh dukungan seluruh stakeholder ketahanan pangan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga semua pemerintah daerah.
Sementara, dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten, Sri Mulyani menyatakan Pemerintah Kabupaten Klaten siap menyukseskan gerakan tersebut dan turut serta akan memantau perkembangan pilot project.
Menurutnya gerakan tanam kedelai tersebut selaras dengan program IP 400 yang dicanangkan sebelumnya oleh Kementan RI.
“Tidak ada benturan dengan IP 400. Kan IP 400 polanya tidak harus dengan padi namun tentunya bisa dengan padi, nanti bisa pakai kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Selama empat kali tanam dalam setahun, tidak harus selalu padi, bisa berdampingan dengan tanaman pangan lainnya yang sesuai dengan potensi di daerah tersebut,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, butuh komitmen bersama agar harga kedelai tetap stabil dan petani terus berminat untuk menanam kedelai. Selain itu, petani membutuhkan komitmen tidak ada impor kedelai agar keterserapan hasil panen tetap terjaga.
Baca juga : Demi keamanan Wabah PMK, Jawa Timur diisolasi
“Yang dibutuhkan petani adalah harga panen yang stabil dan terserap panennya. Ini butuh komitmen dan usaha bersama agar petani sejahtera dan ketahanan pangan terjaga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kementan RI sudah mempersiapkan lahan untuk meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri. Adapun lahan pertanaman kedelai itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya Provinsi Sulawesi Selatan, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, dan Banten.
