Atasi PMK Di Sulsel, Vaksinasi Menjadi Kuncinya
Jagadtani - Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak semakin meluas sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal. Langkah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian dengan melakukan vaksinasi.
Sulawesi Selatan menjadi salah satu target Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengatasi penyebaran PMK.
Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kementan terus memperkuat sinergi dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi PMK yang digelar di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Kamis (16/01)
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi pengendalian PMK melalui vaksinasi serentak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa langkah vaksinasi serentak akan dilakukan mulai Januari hingga Februari 2025.
"Data kajian kami menunjukkan vaksinasi serentak lebih efektif menurunkan kejadian PMK. Oleh karena itu, kami menetapkan Februari (yang dipercepat mulai Januari) dan Agustus (yang akan kami percepat mulai Juli) sebagai bulan vaksinasi. Meski alokasi vaksin dari APBN dan APBD belum memenuhi kebutuhan nasional, kami mendorong kemandirian peternak untuk turut berkontribusi. Dengan gotong royong, program vaksinasi PMK diharapkan lebih berkelanjutan," ujar Agung.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menjelaskan bahwa strategi vaksinasi dimulai dari desa yang tidak dilaporkan kasus, dalam kurun waktu 14 hari terakhir berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS). Vaksinasi hanya dilakukan pada sapi atau kerbau yang sehat, berumur minimal tiga bulan, dan tidak sedang bunting.
"Vaksinasi dilaksanakan oleh dokter hewan pemerintah dan swadaya, asosiasi, tenaga profesional, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH). Semua pelaksanaan vaksinasi, baik dari pemerintah maupun swadaya, wajib dilaporkan melalui iSIKHNAS," ungkap Nuryani.
Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Sulawesi, Ichsan Mustari menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan aparat keamanan untuk memastikan kepatuhan masyarakat.
"Kita tidak dapat bekerja sendiri. Wabah PMK ini memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk aparat keamanan, agar langkah-langkah penanganan seperti vaksinasi, biosekuriti, dan penanganan kasus PMK dapat dijalankan sesuai arahan KIE dari Kementan," kata Ihsan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementan dan Sulsel dalam mengatasi tantangan PMK. Dengan vaksinasi serentak dan sinergi lintas sektor, diharapkan wabah PMK dapat ditekan dan produktivitas peternakan kembali stabil.
