DPR RI Komisi IV Harus Mulai Berbenah
Jagad Tani - DPR RI Komisi IV yang membidangi urusan pertanian, kehutanan, dan kelautan kedepannya harus semakin berbenah. Pasalnya, ada begitu banyak persoalan di bidang tersebut yang menjadi polemik di kalangan masyarakat, mulai dari permasalahan beras oplosan, hingga permainan harga gabah di tingkat penggilingan besar yang mengakibatkan banyaknya penggilingan kecil tutup.
Isu beras dan penggilingan tersebut pada akhirnya menjadi isu nasional, hingga pada saat Pidato Kepresidenan pada 16 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung masalah itu dan dikaitkan dengan fenomena Serakahnomics, yakni istilah yang diciptakan oleh Prabowo untuk menggambarkan praktik ekonomi yang terlalu berfokus pada keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan sosial serta keadilan.
Baca juga: Seribu Taburan Bunga untuk Affan Kurniawan
Padahal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa produksi beras nasional hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton. Angka ini tentu melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang pada periode yang sama diperkirakan sebesar 27,3 juta ton, ini berarti Indonesia mengalami surplus produksi beras sekitar 3,7 juta ton. Akan tetapi meskipun mengalami surplus, persoalan beras di tingkat pasar hingga kini masih belum benar-benar teratasi.
DPR RI Komisi IV yang membidangi hal ini tentu harus melakukan perbaikan kinerjanya, bukan hanya Komisi IV saja, sebab semua komisi di DPR juga harus segera berbenah. Karena kebijakan-kebijakan yang kurang memihak rakyat seperti saat Nafa Urbach sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membicarakan soal tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bagi anggota DPR, atau bahkan ucapan tak bertanggung jawab Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Syahroni juga memunculkan polemik di masyarakat.
Akibat dari perilaku dan sikap yang dimunculkan oleh para pejabat tersebut, menyebabkan rentetan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari Buruh, Pengemudi Ojek Online (Ojol), Siswa hingga Mahasiswa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, akibatnya korban-korban turut berjatuhan, mulai dari luka-luka hingga kehilangan nyawa.
"Kita harus tolak pelibatan militer, kita harus tolak wacana keamanan nasional untuk menangani ekspresi penderitaan rakyat di Indonesia pada hari-hari ini," ungkap Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia ketika berada di Taman Ismail Marzuki, Senin (02/09).
