Wujudkan Kedaulatan Pangan Melalui RPerpres Gemarikan
Jagad Tani - Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengimplementasikan program Asta Cita, khususnya swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.
"Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDPSKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Kamis (25/9).
Baca juga: Hari Tani Nasional, Petani Tuntut Konflik Agraria
Konsultasi publik terkait RPerpres Gemarikan sebagai bagian dari meaningful participation (keterlibatan yang bermakna). Bahkan isi RPerpres akan memuat sejumlah poin, antara lain penyediaan ikan bermutu dan aman dikonsumsi, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.
“Akan diatur pula rencana aksi lima tahunan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan, mekanisme dan tata kerja, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Termasuk juga pengaturan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya,” terang Tornanda.
Merujuk data Food and Agriculture Organization (FAO), produksi perikanan budi daya dunia (di luar rumput laut) mencapai 98,5 juta ton pada 2023, melampaui perikanan tangkap yang sekitar 91,4 juta ton. Sekretaris Ditjen PDSPKP, Machmud menyebut kebutuhan protein hewani dari ikan secara global kian meningkat. Saat ini kebutuhan tersebut banyak dipenuhi dari hasil perikanan budi daya.
"Masyarakat global semakin memahami bahwa ikan merupakan makanan sehat dan ramah terhadap lingkungan. Selain itu, dengan 70% wilayah dunia adalah perairan, maka masa depan sumber pangan global ada di perairan. Jangan sampai kita (bangsa Indonesia) kekurangan protein di lumbung ikan," jelas Machmud
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Pangan, Yogi Yanuar menekankan bahwa Gemarikan memiliki kaitan erat dengan swasembada pangan dalam RPJMN 2025–2029. Gerakan ini, menurut Yogi, merupakan bagian dari transformasi sistem pangan nasional berbasis ekonomi biru.
