Kebijakan Pertanian Perlu Pendekatan Systems Thinking

Jagad Tani - Dalam menghadapi persoalan di sektor pertanian yang semakin kompleks, pendekatan dengan mengunakan systems thinking barangkali bisa menjadi opsi. Sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial (sebagian) dan berisiko menimbulkan dampak lanjutan.

"Systems thinking merupakan pendekatan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, terutama untuk menghadapi berbagai wicked problems seperti kemiskinan kronis, ketahanan pangan dan air, perubahan iklim, serta degradasi lingkungan," ungkap Adhitya Marendra Kiloes dari Periset Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam keterangan tertulisnya di BRIN, dikutip Senin (12/01).

Baca juga: Minyak Sawit Perkuat Hubungan Dagang Indonesia-Pakistan

Dalam konteks pertanian, pemetaan sistem rantai nilai seperti komoditas bawang putih yang melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen benih, lembaga riset, kementerian, hingga pelaku pasar. Perbedaan kepentingan dan perspektif tentu akan menuntut adanya pemahaman sistem, supaya kebijakan yang dirumuskan lebih efektif.

Adhitya melanjutkan jika persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan linear dan jangka pendek, karena kebijakan yang dirancang tanpa pemahaman menyeluruh terhadap sistem berisiko memunculkan konsekuensi yang justru memperburuk kondisi.

“Masalah yang kita hadapi sering kali kompleks dan saling terhubung. Tidak ada satu solusi tunggal yang dapat menyelesaikan semuanya,” sambungnya.

Menurutnya, systems thinking memungkinkan perumus kebijakan untuk memahami keterkaitan antarunsur, pola perilaku, serta mekanisme umpan balik dalam suatu sistem. Dengan pendekatan ini, akar masalah dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan risiko kebijakan dapat diantisipasi sejak awal.

Adhitya menegaskan bahwa berbagai alat analisis seperti causal loop diagram atau model simulasi hanyalah sarana pendukung, sebab yang terpenting adalah membangun cara berpikir sistemik dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

"Dengan demikian, kebijakan di sektor pertanian diharapkan mampu menjawab tantangan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan," pungkasnya.