Anggaran Naik Rp13 Triliun, Ekonomi Biru Digenjot
Jagad Tani - Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2026 tercatat mencapai Rp13 triliun, meningkat lebih dari 100% dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp6,2 triliun. Kenaikan signifikan ini diharapkan mampu memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berbasis laut (blue economy).
Salah satu fokus utama pemanfaatan anggaran tersebut adalah rencana pembangunan 1.500 kapal perikanan. Anggota DPR RI Komisi IV, Riyono Caping, menilai program tersebut sangat strategis dalam mendorong pengembangan industri perikanan nasional, selama tetap menempatkan nelayan sebagai subjek utama.
Baca juga: Cakupan Tugas Pengawasan KKP di Pesawat ATR
“Pembangunan 1.500 kapal perikanan ini sangat baik untuk mengembangkan industri perikanan berbasis ekonomi biru. Namun, fokus utamanya harus tetap pada kesejahteraan nelayan,” ujar Riyono.
Ia mengingatkan bahwa KKP pernah menjalankan program serupa pada 2016, yakni pembangunan 4.000 kapal nelayan berkapasitas maksimal 30 Gross Tonase (GT) dengan anggaran sekitar Rp4 triliun selama empat tahun. Program tersebut menghasilkan rata-rata 1.000 kapal per tahun dengan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Berkaca pada pengalaman tersebut, Riyono mengusulkan pembagian pembangunan 1.500 kapal secara proporsional. Menurutnya, 60% atau sekitar 900 kapal sebaiknya dialokasikan untuk nelayan dengan kapasitas kapal maksimal 30 GT, sementara 40% atau sekitar 600 kapal dengan kapasitas di atas 30 GT dapat diperuntukkan bagi koperasi nelayan Merah Putih.
“Prioritas kapal di bawah 30 GT sangat penting, karena sekitar 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang memiliki kapal di bawah 5 GT,” jelasnya.
Riyono menegaskan, keseimbangan antara penguatan industri perikanan skala besar dan pemberdayaan nelayan kecil menjadi kunci agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara merata.
"Pembangunan 1.500 kapal perikanan ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja anak buah kapal (ABK) sebanyak 15.000 hingga 25.000 orang, belum termasuk tenaga kerja di sektor galangan kapal," tukasnya.
Sementara itu, berdasarkan data KKP hingga tahun 2025, tercatat 9.394 kapal perikanan telah terpasang Vessel Monitoring System (VMS). Dengan penambahan 1.500 kapal baru yang dilengkapi sistem pemantauan tersebut, sektor perikanan tangkap diharapkan semakin optimal dan mampu memperkuat posisi kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi biru nasional.
